Peringatan Hardiknas dan Upaya Pemenuhan Gizi Pelajar Lewat MBG di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei menjadi momentum terhadap pelajar di Indonesia untuk bisa mendapatkan haknya lebih baik lagi. Tak terkecuali makan bergizi gratis (MBG).

Program unggulan Presiden Prabowo tersebut diketahui menargetkan 82,9 juta anak Indonesia termasuk ibu hamil yang dilakukan bertahap hingga akhir 2025 sejak diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025.

Di Jakarta, sebagai ibu kota dan parameter program nasional, pelaksanaan MBG sudah dimulai sejak hari pertama. Total, 12.054 pelajar sudah mendapat manfaat dari program tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, pada awal Januari, Jakarta membuka 4 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yakni SPPG Halim, SPPG Ciracas, SPPG Palmerah, dan SPPG Pulogebang Cakung yang secara keseluruhan akan menyediakan MBG untuk 12.054 siswa penerima manfaat.

Rinciannya, SPPG Halim menyediakan makanan untuk 8 sekolah dengan total penerima manfaat 2.953 siswa, SPPG Ciracas bertanggungjawab untuk 9 sekolah dengan total 3.055 siswa sebagai penerima manfaat.

Lalu SPPG Palmerah mendistribusi untuk 11 sekolah dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2.987 siswa. Terakhir, SPPG Pulogebang menyalurkan ke 13 sekolah dengan penerima manfaat sebanyak 3.059 siswa.

Tidak hanya sekolah negeri yang mendapatkan distribusi dari program tersebut, namun swasta juga ikut dari tingkat pendidikan usia dini, sekolah dasar, menengah hingga atas/kejuruan.

Data teranyar diberikan Sarjoko, tercatat sudah ada 45 SPPG terdaftar di Jakarta dengan rincian 1 SPPG di wilayah Kepulauan Seribu. Kemudian 2 SPPG di Jakarta Barat. Selanjutnya, 22 SPPG di Jakarta Timur, 6 SPPG di Jakarta Utara, dan di Jakarta Selatan sebanyak 14 SPPG

"Dari data tersebut, sudah ada 135.047 peserta didik mendapatkan program MBG per 19 Maret 2025," ungkap Sarjoko saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat (2/5/2025).

Gubernur Jakarta Pramono Anung pun menyatakan keseriusannya dalam mendukung program ini. Hal itu disampaikan saat beraudiensi dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Balai Kota, Rabu 12 Maret 2025. Menurut dia, Jakarta membuka pintu untuk terus menambah jumlah dapur masak atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai target BGN yakni 791 unit.

"Program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Jakarta men-support program itu supaya berjalan dengan baik. Sedangkan, sebagian besar anggaran pemerintah DKI Jakarta akan lebih banyak untuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang lebih dibutuhkan oleh warga Jakarta," kata Pramono.

Tidak hanya itu, Pramono juga akan mendorong renovasi kantin sekolah sebagai langkah simultan yang mengiringi program MBG.

Menanggapi hal itu, Dadan menyambut baik. Dia mencontohkan, keinginan Pramono sudah pernah dicontohkan di kantin SMA Bina Insan. Mereka bekerja sama dengan BGN untuk memanfaatkan kantin sekolahnya sebagai SPPG yang menyalurkan MBG ke 10 sekolah di sekitar yang diklaim memberikan keuntungan bernilai ekonomi.

"Jadi incomenya bertambah bukan berkurang, fasilitasnya digunakan, kantinnya tetap berjalan, bahkan benefit yang didapatkan tidak hanya di satu sekolah namun juga di sekolah sekitarnya," imbuh Dadan.

Pelaksanaan MBG di Jakarta turut mendapat perhatian lembaga internasional seperti Rocefeller Foundation dan Asian Development Bank, Rabu 30 April 2025. Mereka mengunjungi dapur SPPG di Pejaten yang beroperasi di bawah pengawasan Polri, lewat Yayasan Kemala Bhayangkari milik Polri.

Wakasatgas MBG Polri, Irjen Nurworo Danang mengatakan, kunjungan tersebut sebagai cara memantau dan mengkurasi bagaimana nantinya negara luar dapat turut berpartisipasi mendonorkan dananya terhadap program MBG.

"Negara-negara donor yang nantinya akan memberikan bantuan, khususnya program pemerintah Makan Bergizi," kata Danang dalam keterangan diterima.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku juga sudah menjalankan pemantauannya. Khusus di Jakarta, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra mengatakan ada dua sekolah yang dikunjunginya bersama tim KPAI.

Pertama di Kemang, Jakarta Selatan dan di Ciracas, Jakarta Timur. Secara umum, program tersebut sudah berjalan sejak diluncurkan Januari awal. Namun memang ada sejumlah catatan yang menjadi perhatian KPAI.

"Kalau di Kemang sudah ada edukasi terhadap pelajarnya, terkait pemenuhan gizi mereka dan dipisahkan sejumlah pelajar yang memiliki alergi terhadap menu tertentu. Sedangkan di Jakarta Timur pada waktu itu belum, sehingga masih banyak sisa makanan tidak dihabiskan," tutur Jasra saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (2/5/2025).

Berdasarkan temuan di lapangan, Jasra mencatat standar operasional prosedur (SOP) pemberian makan bergizi gratis harus dicari waktu yang tepat. Sebab, umumnya menjadi bentrok dengan waktu belajar mengajar.

Selain itu, antisipasi resiko keracunan dari menu disajikan harus lebih ketat. Jika tidak, hal itu bisa menyebabkan trauma bagi pelajar yang berujung penolakan untuk kembali mengonsumsi makanan dari program MBG.

"Kalau ini tidak dipulihkan pelajar ada kewaspadaan merasa was-was termasuk juga orang tua gitu ya jadi tentu ini akan kontraproduktif ya dari apa yang menjadi tujuan awal, tujuan mulia adalah MBG itu memberikan hak anak atas pembunuhan gizi tapi justru sebaliknya gitu ya karena ketika ada keracunan, anak sakit ya dari mengkonsumsi makanan tersebut karena berdampak terkait kesehatan anak," jelas Jasra.

Soal penyebaran program MBG yang belum merata, Jasra menyatakan hal itu dikarenakan dana yang belum terdistribusi kepada SPPG dan juga proses persiapan dari infrastrukturnya. Alasan itu didapatkannya usai menjalankan focus group discussion bersama pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau di awal kan belum ada dana dan itu kan dananya kan disuruh mitra dulu menalangi ya di cover, maka ini salah satu penyebab kenapa itu terlambat di samping juga memang infrastruktur dapurnya kalau Jakarta sendiri itu banyak rumah makan, atau sekolah-sekolah yang kantinnya diberdayakan,” jelas Jasra.

Sebagai saran, Jasra berharap MBG terus mendapat evaluasi dari berbagai pihak terkait kebijakan, program, pembiayaan, dan tata kelolanya yang harus melibatkan ahli independen serta melibatkan anak sebagai penerima manfaat.

"Perkuat pengawasan MBG mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dengan melibatkan lembaga independen, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, murid, forum anak dan masyarakat. Pelibatan pengawasan berlapis untuk mengurangi resiko keracunan makanan, transparansi pembiayaan, distribusi makanan, serta edukasi gizi seimbang," urai Jasra.

Jasra mendorong, Badan Gizi Nasional untuk melakukan monitoring secara berkala terkait status gizi anak dan membuka aduan bersama dalam memitigasi resiko pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Anak, orang tua dan Masyarakat, lembaga independen.

"Termasuk memastikan rujukan layanan dan SOP pelaksanaan, agar ada ukuran layanan yang prima dan tepat waktu. Sehingga dapat mengantisipasi berbagai kondisi dampak MBG," tandas dia.