Pemkot Depok Bakal Siapkan Regulasi Usulan Keringanan PBB di Bawah Rp200 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) sedang menyiapkan mekanisme keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp200 juta, sesuai usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok telah memberikan keringanan kepada wajib pajak Rp100 juta sesuai janji kampanye Supian Suri dan Chandra Rahmansyah.

Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono mengatakan, keringanan pada PBB dengan nilai NJOP Rp100 juta, merupakan program Wali Kota Depok. Hal itu pun sesuai janji kampanye pada 100 hari kerja Supian Suri dan Chandra Rahmansyah memimpin Pemerintah Kota Depok.

“Itu kan pemenuhan salah satu janji kampanye beliau (Supian-Chandra), bahwa menggratiskan PBB dengan nilai NJOP sampai dengan Rp100 juta, jadi itu yang akhirnya menjadi program 100 hari, salah satunya itu ya dan itu saya kira disambut untuk masyarakat,” ujar Wahid usai mengikuti kegiatan Musrenbang di UIII, Rabu (30/4/2025).

Disinggung soal statemen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui media sosialnya, menyebutkan bahwa terkait keringanan PBB Rp200 juta, Wahid menilai hal tersebut merupakan masukan dari Gubernur Jawa Barat.

“Jadi itu ada komentar atau mungkin masukan ya dari Pak Gubernur ya, saya enggak terlalu paham, tapi memang Pak Gubernur menyampaikan bahwa sampai dengan Rp200 juta,” terang Wahid.

Wahid menganggap, pernyataan Dedi Mulyadi yang melontarkan keringanan PBB Rp200 juta merupakan sebuah usulan. Menurutnya, pernyataan Gubernur dapat menjadi masukan Pemerintah Kota Depok dan tidak perlu dipertentangkan dengan program yang telah berjalan saat ini.

“Saya kira ini bukan hal yang perlu dipertentangkan, jadi artinya (PBB) Rp100 juta clear, bahwa itu adalah janji Wali dan Wakil Kota yang langsung dituntaskan dalam 100 hari kerja,” terang Wahid.

Adapun usulan dari Gubernur Jawa Barat terkait keringan PBB Rp200 juta, Pemerintah Kota Depok akan menyiapkan mekanisme tersebut. “Terkait dengan masukan Pak Gubernur yang Rp200 juta Ini nanti kita siapkan mekanismenya seperti apa, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik,” ungkap Wahid.

Wahid menuturkan, pada hari pertama pelaksanaan pengurangan PBB Rp100 juta, terdapat pengajuan 1.500 nilai objek pajak (NOP). Adapun pada pelayanan tersebut meliputi penghapusan denda, pemberian diskon, dan tunggakan pajak.

“Jadi kalau ini kan sudah berjalan dua hari ya, dua hari berarti sekitar 3.000 lah layanan yang kita berikan,” tutur Wahid.

Adapun masyarakat yang mendapatkan pembebasan pajak di bawah Rp100 juta, secara otomatis tidak akan keluar tagihan pajak. BKD menghimbau kepada masyarakat apabila terdapat kendala pada PBB, dapat mendatangi langsung kantor PBB Pemerintah Kota Depok.

“Saya menghimbau masyarakat, misalnya kan kita nggak tahu ada problem, ada kaitan dengan data yang salah dan sebagainya, nanti langsung aja ke kantor tuh layanan kita buka, kita layanin ya, perbaikan dan sebagainya,” pungkas Wahid.