Sukses

Mahfud Md Ajak Caleg PDIP Terpilih Wujudkan Indonesia Emas Bung Karno

Mahfud MD mengajak seluruh calon anggota legislatif terpilih dari PDI Perjuangan (PDIP) pada tahun 2024 untuk meneruskan amanah perjuangan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno atau Bung Karno, dalam mewujudkan Indonesia Emas.

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD mengajak seluruh calon anggota legislatif terpilih PDI Perjuangan (PDIP) terpilih pada 2024 untuk meneruskan amanah perjuangan Presiden Pertama RI Ir Soekarno atau Bung Karno dalam mewujudkan Indonesia Emas.

Mahfud Md juga menyebut pikiran Bung Karno tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea kedua. Namun, pada praktik saat ini, Mahfud Md melihat kemakmuran dan keadilan bagi rakyat belum terwujud nyata.

Hal itu disampaikan Mahfud Md saat menjadi pembicara kunci dalam acara Sekolah Hukum PDIP yang diikuti seluruh Caleg terpilih dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

“Kita sudah bersatu, kita sudah berdaulat. Tapi Adil dan Makmur ini belum. Mengapa itu terjadi?” kata Mahfud Md.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini turut menyinggung dua buah Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur menuju Indonesia Emas 2045. 

Hal tersebut diyakini oleh Mahfud Md bahwa di tahun tersebut kemerdekaan, berdaulat, adil dan makmur benar-benar terwujud.

Namun, dia menyebut usaha-usaha itu membutuhkan proses panjang. Apalagi, dalam perjalanannya akan menghadapi oleh berbagai rintangan.

“Adil dan kemakmuran bisa diciptakan secara nyata. Paling tidak usaha-usaha nyatanya tidak dikotori oleh langkah-langkah yang tidak benar,” jelas Mahfud.

Mahfud pun menyinggung sebuah novel karya PW Singer (dan August Cole) yang berjudul Ghost Fleet atau Barisan Hantu. Novel itu berisi tentang prediksi Indonesia akan bubar pada tahun 2030.

Bahkan, hal itu pernah dipakai oleh salah satu Capres untuk bahan kampanye pada Pilpres 2019. Padahal, kata Mahfud, sudah ada dua Perpres yang mengatur tentang menuju Indonesia Emas 2045.

“Orang ribut karena Indonesia pada waktu itu sudah punya dua Perpres. Indonesia emas. Masa tahun 2030 mau bubar itu semua omong kosong. Ini Indonesia emas. Merdeka bersatu itu sudah dihitung oleh lembaga-lembaga internasional,” jelasnya.   

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

PDIP Gelar Sekolah Hukum Bagi Caleg PDIP Terpilih 2024

Diketahui, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.

Dalam sambutan pembuka, Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Megawati mengatakan bahwa sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara daring.

“Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto.

Hasto juga menyebut bahwa Mahfud pernah memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022, lalu.

3 dari 3 halaman

Singgung Persoalan Bangsa

Saat itu, kata Hasto, seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila berdasarkan konstitusi. Namun, di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa.

“Pendapat para pakar termasuk Dr. Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism,” ujar Hasto.

“Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting,” jelasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini