4 Pernyataan Mahfud Md Hadiri Halbil TPN, Mulai Sebut Akan Bangun Civil Society hingga Hukum Sedang Rusak

Mantan Calon Wakil Presiden (Mantan Cawapres) Mahfud Md menyampaikan sejumlah hal saat menghadiri halalbihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang dihadiri seluruh anggota tim TPN Ganjar-Mahfud pada Senin malam 6 Mei 2024.

Salah satunya dia mengaku akan terus berjuang melalui berbagai jalur, baik itu melalui partai politik (parpol) maupun gerakan politik.

Mahfud menjelaskan bahwa gerakan politik tidak hanya terbatas pada partai, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat dan media massa yang memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara.

"Saya sedang berkonsolidasi untuk kembali membangun demokrasi melalui civil society yang pernah berjaya dalam satu barisan," kata Mahfud Md, Senin malam 6 Mei 2024.

Selain itu, Mahfud juga akan kembali mengajar di kampus untuk memperbaiki cara berhukum di Indonesia, karena menurutnya saat ini para elite mempraktikkan hukum tanpa memperhatikan etika.

Ia berpendapat bahwa undang-undang saat ini sering dibentuk sesuai dengan kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil, sehingga praktik hukum haruslah diperbaiki.

"Saya akan mengawal di bidang hukum, terutama dalam pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan pengadilan. Kita harus menyelamatkan negara ini dengan menata semuanya dengan baik," kata Mahfud.

Mahfud Md menilai bahwa cara berpolitik di Indonesia saat ini kurang baik. Hal itu, terjadi karena setiap ada kegiatan politik akan disertai bagi-bagi jabatan.

"Sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus loh. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah dan macam-macamlah," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud menyebut jika penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu usai, maka akan terjadi penambahan kursi. Sehingga, menurutnya Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.

"Nanti setiap ada pemilu, jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, itu lima kali pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya," ucap dia.

"Seharusnya tidak sampai ke situ politik itu. Ya sudahlah, menang, ya menang, lakukan sesuai dengan kembali ke yang profesional," sambung Mahfud.

Tak hanya berpolitik, cara berhukum di Indonesia saat ini juga sedang dalam posisi rusak. Hal itu tercermin dalam pembuatan Undang-undang (UU).

Yang mana, UU dirancang dan dibuat didasari oleh selera elite yang memiliki kepentingan jangka pendek.

"Cara kita berhukum saat ini sedang agak rusak. Ketika membuat UU lalu diselerakan dengan selera-selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Itu dalam berhukum, sehingga dituangkan dalam UU," ungkap Mahfud.

"Kalau di UU itu tidak lolos karena protes masyarakat, pengadilannya yang dikerjain. Jadi, berhukum itu membuat UU dan menegakkan hukum di pengadilan," tandas dia.