Jokowi Dinilai Langkahi 3 Payung Hukum, Isu Pemakzulan Diminta Tak Hanya Wacana

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI), Johan Silalahi menilai, masa depan demokrasi dan masa depan bangsa semakin mengkhawatirkan. Menurut dia, tanda paling nyata adalah dengan dari makin menjamurnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Indikasinya adalah merosotnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo semakin tergelincir dalam ambisi dan kerakusan pada harta, tahta dan kekuasaan, karena lebih mementingkan kepentingan keluarganya dan kelompoknya,” kata Johan saat Focus Group Discussion bertema Cawe-Cawe Presiden Jokowi Melanggar Hukum dan Konstitusi UUD 45? di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Johan melanjutkan, Skandal Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu bukti nyata bahwa Presiden Joko Widodo patut diduga sudah melanggar aturan hukum dan perundang-undangan, serta melanggar konstitusi UUD 45 dan Sumpah Jabatan Presiden yang diatur dalam pasal 9. 

"Presiden Joko Widodo patut diduga juga telah melanggar beberapa aturan hukum dan perundangan-undangan,” tegas Johan. 

Johan mencatat, ada tiga payung hukum yang dianggap sudah Jokowi langkahi. Pertama, Jokowi patut diduga melanggar UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dalam Skandal Putusan 090/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam kaitan ini dapat didefinisikan bahwa “Nepotisme” adalah setiap perbuatan “Penyelenggara Negara (Presiden Joko Widodo)” secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya (Putra Presiden Joko Widodo yang menjadi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka) dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” sebut Johan.

Poin kedua, lanjut Johan adalah ketika Presiden Joko Widodo Patut Diduga Melanggar UU No.7 Tahun 2017 atau UU No.7 Tahun 2023 Tentang Pemilu dan Pilpres. Diketahui, Presiden Joko Widodo menyatakan secara terbuka bahwa Ia sebagai Presiden dapat melakukan kampanye.

"Padahal jelas sesuai aturan hukum dalam UU No.7 Tahun 2017 yang dimaksudkan aturan dalam pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat berkampanye, jelas dikaitkan dengan aturan dalam pasal 301 bahwa Presiden dan Wakil Presiden bisa berkampanye dalam hal maju lagi sebagai Capres dan/atau Cawapres untuk periode kedua, sesuai aturan dalam konstitusi UUD 45,” ungkap Johan.

Soroti Belanja Pertahanan Negara 

"Jadi patut diduga ada sangat banyak aktifitas dan kegiatan Presiden Joko Widodo yang dapat menjadi bukti bahwa dia telah mengambil kebijakan pemerintahan dan melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung kemenangan putranya Cawapres Gibran Rakabuming Raka beserta pasangan Capres Prabowo Subianto untuk memenangkan Pilpres 2024,” yakin Johan.

Ketiga, Presiden Joko Widodo juga patut diduga melanggar Konstitusi UUD 45 Terkait Perintah Kepada Menteri Pertahanan Untuk Membelanjakan Anggaran 25 Tahun Untuk Alutsista.

Hal itu diyakini Johan melanggar UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terkait Perintah Kepada Menteri Pertahanan Untuk Melakukan Pinjaman/Utang Luar Negeri Terkait Pengadaan Alutsista.

"Kekuasaan Presiden dibatasi hanya untuk maksimal 2 periode seperti yang telah diatur dalam pasal 7 UUD 45. Artinya Presiden Joko Widodo hanya bisa dan boleh menggunakan anggaran dan budget APBN hanya selama jangka waktu 2 periode. Maka, penugasan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membelanjakan ABPN untuk 25 tahun kedepan tidak dibenarkan dan melanggar aturan,” Johan menandasi.