Sukses

Heru Budi Tinjau Permukiman Tak Layak Huni di Johar Baru, Bakal Direnovasi

Dalam kunjungannya ke Johar Baru itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapati 11 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya tidak layak huni.

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau permukiman tak layak dihuni di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/11/2023).

Dalam kunjungannya ke Johar Baru itu, Heru mendapati 11 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya tidak layak huni. Dia bakal merenovasi rumah 11 KK itu jadi 'Rumah Sehat' bersama dengan yayasan Buddha Tzu Chi.

Rumah sehat ini bakal dilengkapi dengan sejumlah indikator, seperti mendapatkan pencahayaan yang cukup, memiliki sirkulasi udara yang bagus, mempunyai sistem sanitasi yang memadai, serta tersedia air bersih.

"Jadi, ada 11 KK yang memiliki rumah tidak layak huni dan kami akan memperbaikinya. Luas masing-masing hunian, yaitu 18 meter persegi, nantinya dibangun empat lantai. Setiap unit itu ada toilet, ruang cuci, kamar layak huni, dan nanti setelah dibangun (penghuni) bisa merawat masing-masing," ujar Heru dalam keterangan tertulis, diterima Kamis (23/11/2023).

Heru menyampaikan, renovasi bakal melibatkan kerja sama antar warga, stakeholder, serta pemerintah pusat. Bahkan, kata dia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta juga akan membantu dalam urusan agraria, sehingga penghuni bisa mendapatkan hak dalam kepemilikan lahan.

"Ini adalah keinginan warga, karena ada kemauan atas perubahan dalam memperbaiki taraf kehidupan yang layak. Saya juga berterima kasih kepada Kanwil BPN yang membantu sistemnya strata title (bentuk kepemilikan yang dirancang untuk apartemen blok multilevel dan subdivisi horizontal), masing-masing memiliki hak yang sama," jelas dia.

Lebih lanjut, Heru menyebut warga yang huniannya direnovasi akan diberikan tempat tinggal sementara sampai proses renovasi rampung.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Renovasi 7 Bulan

Proses renovasi diperkirakan akan berlangsung selama tujuh bulan. Hal ini, kata Heru dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada warga sejak dimulainya pembangunan agar tetap mendapatkan hunian.

"Mereka diberikan kontrakan untuk sementara waktu, sampai selesai sekitar tujuh bulanan. Mereka memahami dan itu keinginannya juga," ucap dia.

Sebagai informasi, bangunan yang akan direnovasi ini seluas 222 meter persegi dengan mengusung konsep rumah susun empat lantai.

Kemudian, pada hunian tersebut, akan disediakan pula fasilitas penunjang aktivitas penghuni, seperti taman bermain anak, Ruang Terbuka Hijau (RTH), ruang bersosialisasi, hingga ruang untuk berusaha.

 

3 dari 4 halaman

Heru Budi Akan Bikin Toilet Komunal Bagi 4.792 KK di Johar Baru yang Tak Punya MCK

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji bakal membuatkan toilet komunal bagi ribuan warga di Johar Baru, Jakarta Pusat. Pasalnya, ada 4.792 kepala keluarga di kawasan itu yang tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Adapun MCK komunal atau MCK umum dikenal sebagai sarana umum yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa keluarga untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan buang air. Biasanya, MCK komunal diperuntukan bagi warga yang tinggal di lokasi padat penduduk.

"(MCK) Komunal nanti kita buatin," kata Heru Budi Hartono kepada wartawan, dikutip Kamis (14/9/2023).

Meski begitu, Heru tak menjelaskan lebih lanjut rencana dibuatkannya MCK komunal bagi ribuan warga di Johar Baru itu. Tak ada rincian pasti yang bisa ia gambarkan mengenai kapan waktu pembangunan MCK komunal bagi warga Johar Baru.

 

4 dari 4 halaman

PKS Sebut 4.792 KK di Johar Baru Belum Memiliki MCK

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS Karyatin menyoroti masih buruknya kualitas sanitasi di Ibu Kota. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lantas diminta untuk mengupayakan anggaran pembuatan fasilitas umum MCK.

Hal ini, disampaikan Karyatin dalam Rapat Paripurna (Rapur) penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Rabu, 13 September 2023.

"Fraksi PKS mendorong untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sanitasi di masyarakat terutama di pemukiman padat," kata Karyatin.

Menurut Karyatin, upaya ini juga dalam rangka menurunkan angka stunting di Jakarta. Sehingga, tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development Goals atau SDGs dapat tercapai.

Karyatin menyampaikan, saat ini masih banyak rumah di pemukiman padat di Jakarta yang tidak memiliki MCK. Hal ini, menyebabkan masih banyak warga yang buang air besar di badan air atau bukan di MCK.

"Di Kecamatan Johar Baru misalnya masih ada 4.792 kepala keluarga yang belum memiliki MCK," kata dia.

Oleh sebab itu, Karyatin menilai Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan anggaran untuk pembuatan MCK komunal bagi warga atau dalam bentuk septic tank komunall.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.