Jenderal Agus Subiyanto dan Jaminan Netralitas TNI di Pemilu 2024

Agus Subiyanto sering dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Sebab, langkah Agus menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono dinilai karena kedekatan dengan Presiden Jokowi.

Menanggapi hal itu, Agus mengaku dekat dengan Presiden Jokowi karena sempat berdinas di Solo, Jawa Tengah.

"Jadi memang saya itu berdinas tidak hanya di Solo. Mungkin kebetulan waktu saya di Solo bertemu dengan Pak Jokowi," kata Agus.

Dia menjelaskan, kedekatan dengan tokoh lain tak hanya saat berdinas di Solo, namun juga saat berdinas di Palu hingga Jawa Barat.

Agus dekat dan memiliki hubungan baik dengan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Mantan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

"Saya pernah jadi Danrem di Palu, ketemu juga Pak Longki Djanggola, Pasha Ungu sampai sekarang dekat hubungannya. Kebetulan saya pernah Danrem di Bogor ketemu juga dengan Bima Aria terus Pak Dedie wakilnya sampai sekarang kita dekat. Terus saya pernah Pangdam III Siliwangi dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Uu saya dekat juga," ungkap dia.

Oleh karena itu, kedekatan Agus dengan berbagai tokoh lantaran tanggung jawab semasa dia bertugas.

"Jadi bagi saya pada saat saya menjabat saya selalu melaksanakan tugas ya bareng-bareng dalam bentuk forkopimda itu," imbuhnya.

Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan strategi dalam mengatasi konflik di Papua. Ada dua pendekatan yang dibeberkan Agus saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR.

"Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua, pendekatan smart power yang dikombinasikan hard power. Soft power diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus.

Agus menerangkan, hard power terkait penegakan hukum karena di sana masih ada kombatan. Sementara itu, soft power dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

"Pendekatan soft power tersebut sepatutnya dilakukan bersama-sama, bersinergi antara TNI dengan semua kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. Sedangkan diplomasi militer dilakukan melalui mediasi atau pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan," ujar dia.

"Diplomasi militer ini dilakukan untuk membangun hubungan interpersonal antarprajurit serta menciptakan persamaan pandangan tentang pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua," sambung dia.

Tentunya, kata dia TNI tidak bekerja sendirian. Dia memastikan, akan berkolaborasi dengan Polri dan semua kementerian terkait.

"Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat Papua," ujar dia.

Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaparkan visi dan misinya jika terpilih menjadi Panglima TNI.

"Saya memiliki visi TNI yang PRIMA yaitu TNI yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif dalam rangka membangun industri TNI yang memiliki daya tahan dan daya tempur guna menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman gangguan dan tantangan yang akan membahayakan integritas bangsa dan negara," kata Agus.

Guna mencapai visi tersebut, maka Agus pun telah menetapkan lima misi.

Agus menyebutkan, pertama, memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Kedua, meningkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis.

Ketiga, memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kepolisian kementerian dan lembaga dan komponen bangsa lainnya.

"Keempat, mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntunan tugas dan spektrum ancaman," ujar calon panglima TNI ini.

Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI. Keputusan itu diambil setelah Agus menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR, pada Senin (13/11/2023).

"Memberikan persetujuan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Tidak ada catatan hanya harapan," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Rapat internal Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

"Serta memberikan apresiasi atas dedikasinya," ujar Meutya.

Selanjutnya, persetujuan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

"Kami akan bersurat dan disahkan di paripurna dan selanjutnya menunggu jadwal pelantikan dari Presiden," ujar dia.