Puan Sebut Jokowi Tidak Pernah Minta Jadi Presiden Tiga Periode

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memastikan Presiden Jokowi tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Enggak, enggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau (Jokowi) meminta untuk perpanjangan tiga periode," kata Puan Maharani dilansir dari Antara, Kamis (26/10/2023).

Sesuai dengan konstitusi, kata Puan, presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Jika kemudian ada perpanjangan masa jabatan itu, mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa?" ucap Puan.

"Kan tidak ada mekanisme yang memungkinkan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode," tambah dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu menegaskan, Jokowi dan keluarganya sudah mengkhianati PDI Perjuangan.

Menurut Adian, meregangnya hubungan Jokowi dengan PDIP disebabkan oleh hal sederhana yakni, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.

"Ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian Napitupulu dalam keterangan resminya.

Menurut Adian, PDIP menolak permintaan Jokowi tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

"Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," tegasnya.

"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana saja," kata Adian menambahkan.