DPRD DKI Setujui Alokasi Anggaran Rp985 Miliar untuk Program Pangan Murah di APBD 2024

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rp985 miliar untuk penambahan program pangan murah bersubsidi dalam Raperda APBD tahun anggaran 2024.

Dengan disetujuinya anggaran ini, Sekretaris Komisi B Wa Ode Herlina meminta SKPD dan BUMD bidang pangan untuk selalu menjamin ketersediaan stok agar distribusi subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) berjalan lancar dan sesuai sasaran.

Wa Ode pun mewanti-wanti agar tak ada lagi penumpukan antrean di kalangan masyarakat penerima manfaat subsidi pangan murah tersebut.

“Saya sependapat betul kalo bisa ditambah, ditambah tapi titik distribusinya supaya ditambah juga,” kata Wa Ode di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10/2023).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, pangan bersubsidi tersebut akan didistribusikan untuk 924 ribu penerima manfaat.

“Awalnya kita ajukan Rp761 miliar dan setelah dihitung kita ajukan penambahan Rp32 miliar sehingga totalnya Rp793 miliar. Namun, karena diminta penambahan, jadi kita samakan saja anggarannya dengan tahun 2023 sebesar Rp985.227.407.070 dengan jumlah penerima 924.332 orang,” jelas Eli.

Pemprov DKI Jakarta menyerahkan rancangan APBD tahun 2021 dalam Rapat Paripurna Badan Legislatif DPRD DKI, Kamis siang. Total anggaran yang diajukan sebesar Rp 82,5 triliun dan masi diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

2 dari 4 halaman

Pastikan Distribusi Pangan Murah Berjalan Lancar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Selasa (29/11/2022) (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Adapun Perumda Dharma Jaya yang merupakan BUMD pangan mengklaim pihaknya telah memastikan distribusi subsidi pangan murah telah berjalan lancar dan sesuai sasaran.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman merinci, terdapat beberapa upaya yang dilakukan agar bantuan ini tepat sasaran dan tak ada antrean dalam pendistribusian.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah memberi nomor antrean kepada masyarakat penerima manfaat satu hari sebelum hari pendistribusian.

'Hal ini bertujuan meminimalkan waktu yang dihabiskan masyarakat dalam antrean saat pengambilan subsidi pangan murah. Dharma Jaya juga membatasi jumlah masyarakat penerima manfaat hingga 300 orang per hari," ujar Radit.

3 dari 4 halaman

3 BUMD DKI Minta Suntikan Dana di APBD 2024

FOTO: Libur Lebaran di Tengah Pandemi, MRT Sepi Penumpang — Suasana sepi saat Lebaran di salah satu stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta, Minggu (24/5/2020). Di tengah pandemi virus corona COVID-19, pengguna MRT terpantau sepi dan tak seperti libur Lebaran sebelumnya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sementara itu, Tiga BUMD DKI Jakarta mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) dalam APBD tahun anggaran 2024. Ketiga BUMD tersebut adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT MRT Jakarta dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, permintaan suntikan dana ini diajukan dalam pembahasan rancangan APBD 2024 bersama DPRD DKI Jakarta.

"Mekanisme internalnya adalah pembahasan di BP (Badan Pembina) BUMD dan juga di bawah koordinasi Sekda dan Asperkeu. Nah, di sana lah kemudian dilakukan penajaman sehingga diputuskan hanya tiga ini yang diajukan untuk PMD 2024," kata Ismail kepada wartawan di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023).

Ismail merinci, Jakpro meminta PMD sebesar Rp2,5 triliun untuk melanjutkan pembangunan LRT Jakarta fase 1B. Pada 2023, PMD untuk pembangunan LRT rute Velodrome-Manggarai ini telah diberikan sebesar Rp900 miliar dan ditambah Rp1,5 triliun.

Pada tahun 2024, Pemprov DKI menargetkan pembangunan trase Velodrome-Manggarai sudah bisa beroperasi sampai Stasiun Pramuka BPKP.

Kemudian, Jamkrida mengajukan PMD sebesar Rp200 miliar untuk pengembangan bisnis dan peningkatan kemampuan penjaminan di tahun 2024.

"Itu juga bagian dari tahapan yang diajukan dari Jamkrida untuk meningkatkan rasio tanggungan dia untuk dalam memberikan jaminan UMKM yang ada," ucap Ismail.

4 dari 4 halaman

MRT Ajukan PMD Rp5,1 Triliun

Terakhir, untuk MRT, diajukan PMD sebesar Rp5,1 triliun untuk tiga program prioritas, yaitu melanjutkan pembangunan MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Kota, memulai pembangunan MRT Fase 2B dari Kota ke Ancol, dan perencanaan MRT Fase 3 Timur-Barat.

Dari pengajuan ini, Ismail meminta ketiga BUMD tersebut untuk melengkapi rencana kerja yang matang, agar realisasi dari modal yang diberikan pemerintah dapat terukur dan tepat sasaran.

“Kita akan meminta mereka buat timeline. Tentunya harus tercermin dari progres pekerjaannya. Timeline juga bisa menjadi acuan kami dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi dari penyerapan anggaran,” kata Ismail.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka.com