Mahfud Md Siap Turun Tangan Usut Kasus Dugaan Korupsi Mentan Syahrul Yasin Limpo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak gentar untuk terus mengungkap kebenarannya.

"Pasti dong (pemerintah memberi dukungan ke KPK)," kata Mahfud di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Bahkan Mahfud menegaskan, jika nantinya KPK menemukan kesulitan maka dirinya siap untuk membantu perjuangan penegakan hukum.

"Kalau ada kesulitan di situ bilang ke saya, saya turun tangan," tegas Mahfud.

Kabar penetapan Mentan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dibenarkan oleh sumber Liputan6.com di internal lembaga antirasuah.

"Benar (SYL sudah tersangka)," ujar sumber dikutip Jumat 29 September 2023.

Penetapan Mentan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka ini ramai usai tim penyidik KPK menggeledah rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis 28 September 2023.

Sebagai informasi, penggeledahan dilakukan saat proses hukum masuk ke tingkat penyidikan. Saat proses hukum naik ke tahap penyidikan dipastikan sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja KPK belum bersedia membeberkannya secara resmi. Pengumuman tersangka biasa dilakukan saat upaya paksa penangkapan dan penahanan.

KPK menegaskan tidak ada motif politik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

"Sejak KPK berdiri memang sudah banyak politisi atau tersangka, terpidana, yang berlatar belakang politik, tapi kami ingin tegaskan tentu yang dilakukan KPK adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023) seperti dilansir Antara.

Ali memahami bahwa menjelang tahun 2024 banyak pihak yang mengaitkan kerja lembaga antirasuah dengan motif politik tertentu.

Namun, dia menegaskan semua hasil kerja oleh KPK pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan secara hukum lewat persidangan terbuka sehingga masyarakat bisa menyaksikan dan menilai langsung kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Kami sadar betul karena ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan tapi kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang jadi barang buktinya, perbuatan seperti apa di hadapan majelis hakim," ujarnya.

Ali menerangkan sejak KPK dibentuk, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penindakan terhadap kurang lebih 250 anggota DPRD, 133 bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR RI, dan 12 menteri.

"Artinya ini proses penegakan yang kami lakukan adalah proses yang juga pernah kami lakukan begitu ya sehingga ingin kami tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang kami lakukan ini dikaitkan dengan proses politik," kata Ali

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah uang saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul yasin Limpo pada Kamis 28 September 2023. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri belum memberikan secara pasti nominal uang yang disita dalam penggeledahan tersebut, namun nominalnya mencapai puluhan miliar.

"Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud," ujarnya

Selain uang tunai, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen dalam proses penggeledahan dimaksud.

"Termasuk, beberapa dokumen seperti catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis dan dokumen lainnya terkait dengan perkara," kata Ali.

Selain uang, tim penyidik KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api. Ali Fikri mengatakan, berkaitan dengan penemuan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

"Adapun tadi apakah betul ada senjata api, kami jelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah DKI Jakarta, tentunya terkait dengan temuan yang ada dalam proses penggeledahan yang dimaksud," ujar Ali di gedung KPK, Jumat (29/9).

Dikonfirmasi terpisah, Polda Metro Jaya menyatakan tengah memeriksa surat izin kepemilikan 12 senjata api yang ditemukan di rumah dinas SYL.

"Sedang dikoordinasikan dengan Baintelkam untuk dicek izinnya," ujar Direktur Intelijen dan Keamanan (Dir Intelkam) Polda Metro Jaya Kombes Hirbak Wahyu Setiawan dalam keterangannya, Sabtu (30/9).