Dilaporkan ke Dewas KPK, Alexander Marwata: Bilang ke MAKI, Emang Gue Pikirin

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menanggapi santai laporan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas (Dewas KPK) terhadap dirinya. Alex, sapaan Alexander Marwata, bahkan tidak peduli dengan laporan MAKI.

"Bilang ke MAKI emang gue pikirin. Terserah MAKI mau melaporkan apa saja, saya enggak peduli," ujar Alex dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Alex merasa santai karena menurutnya laporan dari MAKI tersebut tak berdasar. Alex dilaporkan MAKI ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait penanganan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI.

"Ngapain mikirin laporan MAKI yang enggak bermutu," kata Alex.

Sebelumnya, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata ke Dewas KPK.

Pelaporan dilakukan buntut polemik dalam penanganan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

"Pak Alexander Marwata telah melakukan tindakan di luar prosedur terkait dengan penetapan tersangka Masda HA (Henri Alfiandi). Walaupun dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Puspom TNI, tetapi apa pun tindakan yang dilakukan oleh Pak Alexander Marwata kami anggap telah melanggar kode etik yang berlaku di KPK," ujar Kurniawan Adi, kuasa hukum MAKI usai membuat laporan di gedung ACLC KPK, Selasa (2/8/2023).

Adi menyebut, salah satu tindakan di luar prosedur yang dilakukan oleh Alexander Marwata yakni saat mengumumkan Henri Alfiandi sebagai tersangka tanpa adanya surat perintah penyidikan (sprindik) terlebih dahulu.

"Seharusnya apalagi kemudian diketemukan pada saat penetapan tersangka itu, pengumuman tersangka itu belum ada sprindik. Jadi seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka itu apabila tahap penanganan perkara sudah tahap penyidikan, tidak bisa dilakukan tanpa adanya sprindik itu, karena itu melanggar hak asasi manusia," kata Adi.

Pelanggaran lain yang diduga dilakukan Alexander Marwata, menurut Adi yakni tidak adanya koordinasi yang baik dengan Puspom TNI dalam menangani kasus ini. Menurut Adi, seharusnya sejak awal KPK membuat tim koneksitas dengan Puspom TNI saat mengetahui adanya prajurit TNI aktif yang terlibat.

"Kemudian kedua, kita melihat bahwa seharusnya KPK berkoordinasi dan membentuk tim koneksitas sebelum Marsda HA ditetapkan sebagai tersangka. Itu poin utama yang kami laporkan ke Dewas terhadap bapak Alexander Marwata," kata dia.