BKSAP DPR: Sidang Umum AIPA ke 44 Tekankan Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan

Sidang Umum ke-44 AIPA akan digelar di Jakarta pada 5 Agustus mendatang, Ketua DPR Puan Maharani akan membuka sidang tersebut.

Diperbarui 27 Juli 2023, 08:12 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang akan digelar di Jakarta pada Agustus 2023, tidak hanya akan membahas ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan saja melainkan juga soalKesejahteraan rakyat.

Diketahui, Sidang Umum ke-44 AIPA akan digelar di Jakarta pada 5 Agustus mendatang, Ketua DPR Puan Maharani akan membuka sidang tersebut.

"AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet)," kata Putu melalui keterangannya, Kamis (28/7/2023).

Dalam pertemuan KTT ASEAN di Nusa Tenggara Timur (NTT), menurut Putu pihaknya menekankan isu ASEAN pada persoalan episentrum ekonomi. Tetapi, Putu menyebut untuk level legislatif atau Parlemen se-ASEAN menekankan pada aspek episentrum ekonomi yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan).

"Dalam aspek itu, peran dan visi parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya bisnis as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa," ujar Putu.

Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR RI ini mengatakan, Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.

ASEAN Siap Menuju Transisi Hijau

Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.

"Sehingga ini memang belum kita mampu mewujudkan. Dan harapannya jika ini tuntutan Indonesia harapannya juga menjadi tuntutan kawasan ASEAN kepada negara-negara yang maju," ungkap dia.

Menurut dia, kesejahteraan ini wajib mengimplementasikan konsep green ekonomi, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau, masyarakat ASEAN ini juga mendapat support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Terpenting, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berkelanjutan atau sustainable growth.

"Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth/pertumbuhan yang tinggi; ASEAN lainnya, justru jomplang/rendah pertumbuhannya," jelas dia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6