PDIP Minta Heru Budi Lepas Pengawalan Ala Paspamres Saat Bertugas Jadi Pj Gubernur

Liputan6.com, Jakarta Belakangan sikap ajudan atau pengawal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadi sorotan. Pasalnya, protokoler penjagaan Heru di Balai Kota DKI Jakarta dinilai berlebihan oleh awak media hingga menghambat kerja-kerja wartawan.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyayangkan hal tersebut.

Menurut dia, harus ada perbedaan protokol penjagaan yang diterapkan Heru Budi saat bertugas di Balai Kota DKI Jakarta dengan Istana saat bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Ajudan tidak boleh menghambat komunikasi antara pejabat dengan wartawan karena di era keterbukaan seperti ini memang komunikasi timbal balik antara pejabat dan wartawan harus terbuka lebar," kata Gembong kepada wartawan, dikutip Jumat (14/7/2023).

Oleh sebab itu, Gembong meminta Heru Budi melepas pengawalan ala Paspamres saat mengemban tugas di Balai Kota DKI Jakarta sebagai Pj Gubernur.

"Harus dibedakan kapan dia bekerja sebagai Kasatpres dan kapan dia bekerja sebagai Penjabat Gubernur. Ketika di Balai Kota harusnya melepas pengawalan Paspampres. Tapi kalau dia protokol keistanaan ada di bawah pengendalian Paspampres. Jadi harus dipisahkan kapan dia di Istana dan di Balai Kota," jelas dia.

Gembong memahami posisi Heru Budi yang saat ini mengemban dua jabatan sekaligus. Kendati demikian, dia ingin Heru Budi pandai memposisikan diri di dua jabatan tersebut.

Terlebih, kata Gembong, keterbukaan informasi kepada masyarakat dibantu lewat awak media. Sehingga, ujar dia komunikasi yang baik dengan media harus terbangun.

"Jangan sampai itu menghambat komunikasi, persepsi yang tidak baik di mata masyarakat," ucap Gembong.

2 dari 3 halaman

PDIP: Jangan Sampai Ada Jurang Pemisah Antara Pj Gubernur, Masyarakat dan Media

Lebih lanjut, Gembong mengaku bakal bertemu Heru Budi untuk membahas persoalan ini secara langsung. Dia berharap, bakal ada evaluasi kinerja agar ke depan pengamanan Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta tak berlebihan hingga mengganggu tugas wartawan.

"Prinsip dasarnya itu jangan sampai terjadi jurang pemisah antara Pj dengan masyarakat dan media. Ini jadi jangan ada jurang pemisah. Maka efeknya tidak baik," ujar Gembong.

Sebelumnya, penjagaan para ajudan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dikeluhkan para awak media yang bertugas di Balai Kota DKI Jakarta.

Salah satunya seperti yang dialami oleh jurnalis Suara.com, Fakhri Fuadi, saat meliput agenda kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan Pemprov Bali pada Senin, 10 Juli 2023 di Ruang Pola Balai Kota DKI.

Usai meneken kerja sama antar kedua daerah itu, para awak media menunggu Heru Budi bersama Gubernur Bali I Wayan Koster di titik konferensi pers hendak dilakukan.

Kronologi Awak Media Didorong Ajudan Pj Gubernur Saat Bertugas di Balai Kota

Awalnya, dipasang garis pembatas dengan jarak dekat untuk memisahkan wartawan dengan para pejabat yang akan menyampaikan keterangan.

Ajudan yang berjaga menyadari garis pembatas tersebut kurang panjang. Lalu, memutuskan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk menambah pembatas di samping kanan. Namun, garis itu dipasang lebih mundur dari pembatas awal.

Akibatnya, sejumlah wartawan yang sudah mengambil posisi sesuai garis awal mundur melewati pembatas. Wartawan Suara.com Fakhri Fuadi yang masih berada sejajar di garis awal mendadak didorong oleh salah satu ajudan Heru.

"Mundur, mundur," ujar ajudan Heru itu sambil mendorong bahu Fakhri.

Tak terima didorong-dorong, Fakhri melepas tangan ajudan yang memegang bahunya. Fakhri meminta sang ajudan untuk tak mendorongnya.

"Iya Pak, enggak usah dorong-dorong. Biasa saja," balas Fakhri.

"Kamu enggak bisa dibilangin, kalau dikasih tahu nurut," jawab ajudan Heru dengan nada tinggi.

Padahal, saat itu garis pembatas baru saja dipasang dan para jurnalis yang melewati garis memang hendak mundur.

"Emang saya mau ngapain sih? Emang mau nyerang? Kan, saya cuma liputan enggak membahayakan," jawab Fakhri.

3 dari 3 halaman

Salah Satu Ajudan Heru Budi Dinilai Halau Secara Berlebihan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan proses revitalisasi Blok G Pasar Tanah Abang kepada Perumda Pasar Jaya. (Liputan6.com/Nelfira)

Setelah konferensi pers, kejadian tak menyenangkan juga dialami oleh jurnalis Detik.com, Belia, dan jurnalis Republika, Haura. Keduanya hendak mengajukan pertanyaan sambil mengejar Heru Budi yang menuju ruang kerjanya.

Namun, salah satu ajudan menghalau secara berlebihan hingga keduanya hampir terjatuh. Tak sampai di situ, Belia yang masih mencoba bertanya kepada Heru sampai disikut oleh salah satu ajudan.

"Tadi pas lagi mau doorstop, Heru ajudannya kayak ngalangin gitu sampai kita (dan Haura) hampir jatuh. Untung ada yang nolongin (jurnalis lain)," kata Haura.

"Tadi disikut kencang banget kena bahu," sambung Belia.

Liputan6.com yang saat itu ikut meliput agenda bersama wartawan lainnya dari Detik.com, Bisnis Indonesia, dan Republika.com, mencoba menyusul Heru Budi ke Pendopo Balai Kota DKI Jakarta saat akan mengantar kepulangan Gubernur Bali I Wayan Koster. Saat Hendak menghampiri Heru pun, awak media tak diizinkan mendekat ke arah Heru Budi.

Selanjutnya, kejadian tak mengenakkan dari pengawalan berlebihan ajudan saat giat Heru Budi itu juga dialami wartawan JPNN.com Arya Ditta yang sudah beberapa tahun terakhir bertugas di Balai Kota DKI Jakarta.

Arya Dita juga mengeluhkan penjagaan berlebihan ajudan Heru. Ditta lantas membandingkan pengamanan era Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya. Menurut Ditta pengamanan terhadap wartawan saat itu terbilang lebih humanis dan ramah media.

"Emang sudah dari awal (Heru menjabat) pengamanan lebih ketat ya saat wawancara. Mungkin karena Heru Kasetpres (Kepala Sekretariat Presiden) ya jadi menerapkan protokol Istana Negara," ujar Dita.

Kejadian tak menyenangkan lainnya dari pengamanan berlebihan Heru Budi juga dialami para awak media saat Agenda Rapat Paripurna penyampaian hasil pembahasan substansi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2042 pada Rabu, 12 Juli 2023.

Usai acara selesai, Heru Budi menyampaikan keterangan pers bersama Pimpinan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Namun, konferensi pers berlangsung singkat hingga awak media mencoba mengejar Heru Budi sampai ke ke arah lift.

Sayangnya, wartawan TV hingga media online ini tak diperkenankan mendekat. Aksi dorong oleh ajudan saat mengawal Heru Budi terhadap wartawan pun saat itu tak terhindari.