Sanksi DKPP ke KPU Dinilai Bisa Munculkan Rasa Ketidakpercayaan Publik ke Penyelenggara Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Pemilu Jeirry Sumampow angkat suara soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait sanksi etik terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Menurut Jeirry, putusan tersebut aneh dan tidak cocok logika.

"Terlihat jelas bahwa ada keanehan dan logika etis DKPP tak lurus. Putusan itu juga tak konsisten dengan banyak putusan dalam kasus serupa di masa lalu," kata Jeirry dalam keterangan pers diterima, Rabu (5/4/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) ini menilai, DKPP tidak lagi kompeten dipercaya sebagai lembaga penegak kehormatan Penyelenggara Pemilu.

"Dalam putusan ini terlihat DKPP RI malah menjadi pembela pelaku kejahatan etis di dalam tubuh penyelenggara pemilu," heran dia.

Jeirry beralasan, melihat fakta-fakta yang tersaji dan dibacakan oleh DKPP dalam putusannya, tindak pelanggaran dan sanksi yang diberikan tidak imbang.

Contohnya, dalam putusan kasus verifikasi faktual parpol, DKPP memutuskan sanksi berat sampai pada pemberhentian menimpa jajaran sekretariat. Padahal, mereka hanya menjalankan perintah para komisioner.

"Karena itu, dengan putusan seperti ini, DKPP sudah menggadaikan wibawa dan kehormatannya," kritik dia.