DPR Khawatir Putusan PN Jakpus dan Bawaslu soal Partai Prima Bisa Ganggu Tahapan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Junimart Girsang khawatir jika putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal perkara Partai Prima dapat mengganggu tahapan Pemilu 2024.

Diketahui, Bawaslu menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran administratif terhadap Partai Prima. Putusan Bawaslu ini keluar setelah PN Jakpus memutuskan untuk mengabulkan gugatan Partai Prima, yang satu di antaranya menghukum tidak melanjutkan tahapan Pemilu 2024.

"Kalau tadi Pak Sekjen mengatakan supaya tidak mengganggu, tapi terganggu pak. Kalau dulu kami mengatakan tidak menunda, tapi bisa tertunda," kata Junimart saat rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

"Ini yang kita khawatirkan. Karena apa pun katanya putusan pengadilan, putusan Bawaslu itu hukum. Mengikat kepada semua pihak," ujar Junimart.

Lebih lanjut, Junimart mengatakan Indonesia memiliki sejumlah lembaga penyelenggara pemilu, di antaranya KPU, Bawaslu dan DKPP.

Di mana ketiga lembaga ini berkaitan satu sama lain. Sehingga, jika satu di antara tersandung perkara kepemiluan, maka akan berdampak kepada yang lainnya.

"Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Kalau sekarang sudah ada putusan Bawaslu, saudara Ketua KPU, tolong Pak Ketua KPU dicermati, Pak. Apakah terganggu tahapannya," kata Junimart.

Di sisi lain, Juninart mengaku banyak mendapat pertanyan dari awak media. Namun, dia belum bisa berkomentar lebih jauh apakah perkara Partai Prima dengan KPU ini bisa mengganggu tahapan pemilu yang sudah berjalan.

Kemudian, jika pun nantinya ada tahapan pemilu yang terganggu akibat perkara ini, Junimart meminta agar lembaga penyelenggara pemilu membeberkan dampaknya.

"Apakah dengan putusan Bawaslu ini tahapan itu terganggu. Kalau terganggu, sampai sejauh mana ketergangguannya, apakah mengganggu tahapan berikutnya. Kalau sudah terganggu ini akan ke mana-mana," ucap Junimart.

"Bagaimana KPU mengantisipsi, kalau Bawaslu kan tidak bisa menolak perkara, mengantisipsi ketika muncul calon-calon peserta pemilu yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) kemarin," imbuh Junimart.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Partai Adil Makmur atau PRIMA dan memerintahkan pada KPU, menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Menanggapi putusan itu, KPU akan mengajukan banding. KPU juga tetap akan melanjutkan tahapan pemilu yan...

2 dari 2 halaman

Bawaslu Kabulkan Gugatan Partai Prima dan Perintahkan KPU Perbaiki Verifikasi Administrasi Perbaikan

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Rapat membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. (Liputa6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, usai mengajukan gugatan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu RI pada 4 November 2022, Partai Prima kembali melaporkan KPU ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang menyebabkan Partai Prima tidak lolos tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Laporan ke Bawaslu itu didaftarkan atas nama Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Prima Dominggus Oktavianus sebagai pelapor.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mengabulkan gugatan Partai Prima. Bawaslu menilai KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap Partai Prima.

Bawaslu kemudian memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi (vermin) perbaikan terhadap Partai Prima sebagai calon peserta Pemilu 2024.

"Memerintahkan kepada terlapor (KPU) untuk verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan Partai Prima," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat membacakan putusan Sidang Putusan Laporan Nomor 001/LP/Adm/Bwsl/00.00/III/2023 di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Senin (20/3/2023), dikutip dari Antara.

Bagja pun menyampaikan Partai Prima dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan vermin berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi sebelum Perbaikan Menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol bagi Prima oleh KPU RI.

Partai Prima menjadikan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang dibacakan pada Kamis (2/3/2023) sebagai salah satu hal yang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU itu.

Setelah KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima, Bawaslu memerintahkan pula KPU untuk menerbitkan berita acara terkait dengan rekapitulasi hasil verifikasi tersebut.

"Berikutnya, memerintahkan kepada terlapor (KPU) untuk menerbitkan Keputusan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan ini," kata Bagja.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

Infografis Usulan Cabut Gugatan di Pengadilan dan Respons Partai Prima. (Liputan6.com/Trieyasni)

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Bawaslu
Organisasi
Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Lihat Selengkapnya
Bawaslu
Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
PN Jakpus
Partai PRIMA
Tahapan Pemilu 2024
KPU

Liputan6.com
Author
Aries Setiawan
Editor

DPR Khawatir Putusan PN Jakpus dan Bawaslu soal Partai Prima Bisa Ganggu Tahapan Pemilu 2024

Polisi di Surabaya Diduga Cabuli Anak Tiri, Sahroni DPR Minta Diusut Tuntas

Industri Asuransi Hadapi Tantangan Berat, Wakil Ketua Komisi XI Puji Langkah PT Reasuransi

Komisi II DPR: Kampanye Pejabat Negara Harus Diatur Ulang Dalam Revisi UU Pemilu

Bawaslu Kabulkan Gugatan Partai Prima dan Perintahkan KPU Perbaiki Verifikasi Administrasi Perbaikan

DPR

Bawaslu

Pemilu 2024

PN Jakpus

Partai PRIMA

Tahapan Pemilu 2024

KPU

VIDEO: Tegur Suami karena Seharian Main Judi Slot, Wanita di Palembang Jadi Korban Penganiayaan

Ibas: Kemenangan Prabowo-Gibran Jadi Kemenangan Rakyat

Gelar Karpet Merah, Cak Imin Sambut Prabowo Subianto di Kantor DPP PKB

Paspampres Dikerahkan di Sekitar KPU Jelang Penetapan Presiden-Wakil Presiden Terpilih

Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih, Prabowo: Sudah Saatnya Kita Bersatu Kembali

Resmi Jadi Wapres Terpilih, Gibran Langsung Blusukan dan Bagikan Susu ke Warga di Jakut

Sambangi Kertanegara, Waketum Nasdem Bicara dengan Dasco dan Prabowo

KPK Sebut Ada Biaya Angkut Distribusi APD di Kemenkes Lebihi Standar

Polisi Tangkap Selebgram Chandrika Chika Terkait Kasus Narkoba

72 Napi Teroris Serentak Ikrar Setia kepada NKRI

Rupiah Perkasa Usai Pengumuman KPU dan BI Kerek Suku Bunga

Buat yang Tertarik Kredit GWM Tank 500, Ini Skema Cicilannya

Cerita Burhan Sugiarto Dirikan Bali Baby Home untuk Selamatkan Bayi yang Terancam Ditelantarkan

Ditanya Kapan Bertemu Megawati, Prabowo: Besok Timnas Indonesia U-23 Lawan Korsel

Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi, Hartadinata Abadi Bisa Raih Cuan?

Berperan Sebagai Antagonis di Queen of Tears, Ini 6 Drakor yang Dibintangi Park Sung Hoon

KPU Surabaya Buka Pendaftaran PPK Pilkada 2024, Syaratnya Mudah

Otorita Ajak IBM dan NYC OTI Dukung Pembangunan IKN

5 Pernyataan Prabowo Subianto saat Sampaikan Pidato Usai KPU Resmi Tetapkan Jadi Presiden Terpilih 2024

Sebanyak 2003 Jemaah Haji Asal Garut Siap ke Tanah Suci, Cek Jadwal Keberangkatannya

Proses Pendaftaran dan Seleksi Universitas Top Ivy League, Cek Tips, Trik, dan Alur yang Perlu Anda Ketahui di Sini

Kisah Johanna Caroline Jadi Atlet Basket Kursi Roda, Jatuh Hati Sejak Asian Para Games 2018

Kominfo Diminta Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Kasih Izin Operasional Starlink di IKN

Badai Cedera Hantam Korea Selatan Jelang Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia U-23 2024