3.598 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Demonstrasi di Gedung DPR

Ilustrasi Demo — Suasana Demo Mahasiswa yang dilakukan di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa tengah, (foto : Titoisnau)

Liputan6.com, Jakarta Massa dari Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia demonstrasi di Gedung DPR/MPR hari ini, Selasa (28/2/2023). Sebanyak 3.598 personel gabungan dikerahkan mengawal aksi unjuk rasa tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko merinci sebanyak 2.347 personel dari Polda Metro Jaya dan 345 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat. Sedangkan, sisanya 816 personel dari Kodam Jaya serta pengamanan internal Pemprov DKI Jakarta.

Marak Pabrik Sawit Tanpa Punya Kebun, Tata Niaga Kelapa Sawit Terancam
Indonesia Perlu Standardisasi Aturan dengan 38 Negara OECD, Menko Airlangga Pamer UU Cipta Kerja

"Jumlah personel untuk pengamanan total 3.598 personel gabungan," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Selasa (28/2/2023).

Trunoyudo mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas guna antisipasi kepadatan kendaraan. Namun, pemberlakuan bersifat situasional.

"Rekayasa lalu lintas kita siapkan, tapi situasional ya," ungkapnya.

Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, berakhir ricuh. Pihak kepolisian akhirnya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan water canon. Insiden ricuh terjadi se...

2 dari 2 halaman

Tolak Perppu Cipta Kerja

Demo Tolak Omnibus Law di DPRD Dompu Ricuh — Massa yang menamakan diri Kesatuan Masyarakat Dompu atau KMD yang terdiri dari para mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibuslaw dan Ciptaker. (Liputan6.com/ Miftahul Yani)

Dalam undangan, massa yang terdiri dari ratusan organisasi buruh, petani, mahasiswa, perempuan dan rakyat akan melakukan aksi pendudukan Gedung DPR RI hingga Pemerintah untuk mencabut Perppu Cipta Kerja.

"Kami mengundang rekan-rekan jurnalis dan media massa agar dapat meliput aksi bersama yang akan diadakan pada Selasa, 28 Februari 2023 pukul 11.00 WIB di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta," tulis undangan tersebut.