Sidang Surya Darmadi soal Masalah Perkebunan-Hutan, Ahli Beberkan Terkait Sanksi

Liputan6.com, Jakarta Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi perizinan lahan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu, Riau dengan terdakwa Pemilik PT Darmex Group atau Duta Palma Surya Darmadi alias Apeng kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).

Dalam persidangan kali ini menghadirkan mantan Staf Ahli Menteri ATR/BPN Iing Sodikin Arifin hadir sebagai saksi.

Iing membenarkan banyak masalah akibat aturan yang tumpang tindih antara Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-undang mengenai kawasan hutan.

Menurut Iing hal itu banyak terjadi di Riau dan Kalimantan Tengah.

Dia mengatakan, jika ada masalah kepemilikan antara tanah perkebunan atau kehutanan, lazimnya dilakukan penelitian ke lapangan oleh beberapa pihak, termasuk Pemda, BPN, Polisi Kehutanan, kemudian dipaduserasikan dan diputuskan apakah diselesaikan sesuai Perda atau dikeluarkan izin pelepasan.

Jika kemudian diketahui memang perkebunan itu adalah area hutan, maka bisa dikenakan sanksi administratif.

“Berdasarkan pengalaman, sanksinya administratif, tertuang di PP 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan salah satu penyelesaian melalui polisi kehutanan dan penyidik kehutanan, dikasih waktu sampai 2023 untuk penyelesaian sanksi,” ujar Iing dalam kesaksiannya, Senin (16/1/2023).

Menurut Iing, dahulu tanah instansi jarang dicatat agar tertib adminitrasi. Namun UU Nomor 1 tahun 2004 menyatakan harus disertifikatkan. Menurut Iing peraturan undang-undang memiliki daya ikat, namun jika ada Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat, maka secara hirarki, Perda yang lebih berlaku.

“Pencatatan wajib biar negara tahu berapa kekayaannya. Aset itu harus dikuasai dan dimanfaatkan. Makanya bu Sri Mulyani bilang kenapa kalah dengan negara maju, karena aset tidak work,” ujarnya.

Kemudian, sejak 2016 harus ada izin perkebunan berdasarkan putusan MK nomor 138/2016. Sedangkan perkebunan yang sudah berjalan sebelum 2016 bisa diusahakan haknya.