Usut Dugaan Korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, Polisi Geledah 3 Kantor

Cahyono menyebut, Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga diduga melanggar batas kewenangan atau otorisasi untuk penandatangan kontrak jual beli BBM yang nilainya di atas Rp 50 miliar.

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Patra Niaga Nomor: 056/PN000.201/KPTS/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelimpahan Wewenang, Tanggung Jawab, dan Otorisasi.

Cahyono menerangkan, PT AKT tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 14 Januari 2011-31 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp 19,751,760,915,- dan USD 4,738,465.64 atau senilai Rp. 451,663,843,083,20.

Lebih lanjut, Cahyono menerangkan Direksi PT PPN saat itu tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap penjualan BBM non tunai kepada PT AKT. Selain itu, tidak ada upaya untuk melakukan penagihan.

Sehingga, PT PPN mengalami kerugian akibat tidak adanya pembayaran dari PT AKT sejak tahun 2009 sampai 2012.

"Bahwa BBM yang belum dibayar oleh PT AKT kepada PT PPN berdasarkan data rekonsiliasi verifikasi tagihan kreditur pada proses PKPU NO. 07/PDT SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 4 April 2016, sebesar Rp. 451.663.843.083,20," ujar dia.

Adapun, indikasi kerugian negara mencapai Rp. 451.663.843.083,20. Cahyono menyebut nilai kerugian dihitung berdasarkan Jumlah BBM Yang Dikeluarkan Oleh PT Pertamina Patra Niaga Kepada PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) Sesuai Dengan Kontrak dan Addendum I, II.

Di samping itu, hasil penyelidikan terdapat dugaan penerimaan uang oleh pejabat PT PPN yang terlibat dalam proses perjanjian penjualan BBM non tunai antara PT PPN dengan PT AKT.

"Itu terjadi pada periode saat terjadinya proses penjualan BBM tersebut," ujar dia.

Cahyono menerangkan, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Kesimpulan gelar perkara status perkara dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidik.

"Status sudah naik lidik. Nanti saat penetapan tersangka akan di release kembali," ujar dia.