Sukses

DPR Dorong Pemerintah Bentuk TGIPF Kasus Gagal Ginjal Akut

Pemerintah diminta membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) mengusut kasus gangguan ginjal akut yang menyebabkan kematian pada anak-anak.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) mengusut kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian pada anak-anak.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, TGIPF diperlukan untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Ibarat membeli kucing dalam karung, kucingnya ini harus dikeluarkan agar segera ketahuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ratusan nyawa anak Indonesia, calon generasi penerus bangsa melayang, tapi informasi penyebabnya masih gelap dan sangat terbatas," ujar Netty, Selasa (25/10/2022).

Pemerintah diminta mencari penyebab penyakit gagal ginjal akut. Tidak hanya fokus melakukan pengobatan terhadap korban.

"Pemerintah juga harus fokus pada investigasinya agar kasus ini terang benderang," kata Netty.

Politikus PKS ini menyoroti penarikan obat sirup di pasaran. Menurutnya penarikan ini tanpa penjelasan lebih jauh. Apalagi obat-obatan tersebut sudah lama beredar.

"Pemerintah menyebut dugaan penyebab kasus gagal ginjal akut adalah cemaran berupa EG dan DEG dalam obat sirup. Oleh sebab itu, beberapa jenis obat sirup dilarang beredar dan ditarik dari pasaran tanpa penjelasan lebih jauh," jelas Netty.

"Apakah ada kesengajaan dalam penggunaan bahan kandungan obat yang tidak sesuai, misal, bahan kedaluwarsa atau telah terjadi penurunan kualitas? Atau ada kelalaian prosedur pengolahan bahan obat? Ini yang perlu diinvestigasi nantinya," tegasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bisa Bekerja Independen

Dengan TGIPF, diharapkan bisa bekerja transparan dan independen untuk melakukan investigasi.

Hasilnya bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan.

"Hukum dan beri sanksi keras jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Pastikan pula tidak ada kepentingan bisnis dan politik dalam kasus ini. Sangat tidak berperikemanusiaan jika ada oknum atau kelompok yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan," tutur Netty.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.