Ancaman Krisis Pangan Nyata, Bagaimana Antisipasinya?

Kelangkaan Pangan FAO — Ilustrasi krisis pangan (Foto: faowashington.org)

Liputan6.com, Jakarta- - Krisis pangan tidak hanya mengancam dunia, tapi juga Indonesia. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira pun menilai krisis pangan saat ini cukup serius untuk dilakukan antisipasi.

Pasalnya, sejumlah negara telah melakukan pengamanan pasokan pangannya. Lalu beberapa negara tersebut juga melakukan pembatasan ekspor ke negara lainnya. Peristiwa tersebut, kata dia berdampak pada harga pangan yang melonjak tinggi di pasaran. Bahkan kenaikan harga pangan terlalu liar.

"Hal tersebut akhirnya akan membuat harga pangan justru semakin liar. Kemudian konflik Ukraina dan Rusia yang masih belum tahu kapan selesainya. Ini akan membuat berbagai distrupsi rantai pasok akan terjadi," kata Bhima kepada Liputan6.com.

Selanjutnya, kata Bhima, pemasukan biaya pertanian juga mengalami peningkatan secara drastis. Misalnya yaitu harga pupuk yang mengalami kenaikan sampai 180 persen untuk skala internasional. Hal tersebut menurut Bhima juga akan memberikan sejumlah dampak kepada masyarakat.

"Yaitu mendorong banyaknya rumah tangga yang jatuh di bawah garis kemiskinan, karena inflasi pangan sangat sensitif, khususnya pada kelompok masyarakat yang paling bawah. Semua faktor tersebut dari krisis pangan yang begitu nyata, harus segera direspons oleh beberapa kebijakan," papar dia.

Kebijakan tersebut misalnya menambah dan memastikan alokasi subsidi pupuk kepada masyarakat ataupun sentra-sentra pertanian. Kemudian meningkatkan produktivitas lahan yang ada. Termasuk dalam pembukaan lahan baru.

Selanjutnya kata dia, dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan hasil pertanian dalam pengelolaan lahan yang tersedia. Bhima juga meminta agar pemerintah dapat melakukan lobi kepada negara-negara yang menjadi tempat bergantung impor pangan.

"Agar tidak dilakukan pembatasan yang merugikan posisi Indonesia, karena setiap proteksi dagang tersebut akan membuat inflasi pangan akan jauh lebih tinggi. Itu yang kemudian perlu disadari oleh pemerintah dan jaring pengaman sosial untuk mencegah terjadinya kemiskinan karena harga pangan yang naik," jelas dia.

Perang Rusia-Ukraina membuat banyak pihak cemas akan kondisi perkonomian global, terutama melonjaknya inflasi di negara maju, dan rentannya ketahanan pangan di negara miskin. Analis berharap Presiden Biden bisa menyelesaikan krisis di Ukraina dengan ...

2 dari 3 halaman

Ajakan Jokowi Atasi Krisis Pangan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan di lahan-lahan terlantar guna memitigasi dampak negatif tekanan rantai pasok komoditas pangan di pasar global.

"Saya hanya ingin titip, sampaikan kepada masyarakat, pada rakyat bahwa yang namanya sekarang ini jangan sampai ada lahan yang terlantar tidak ditanami apa-apa," kata Presiden Jokowi saat membuka Kongres XXXII & MPA XXXI PMKRI di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022).

Jokowi mengimbau masyarakat untuk menanam komoditas pangan yang bisa cepat berproduksi, seperti singkong ataupun jagung.

Dengan memiliki sumber produksi pangan sendiri, masyarakat akan memiliki ketahanan sumber pangan, sehingga terjaga dari tekanan pasokan komoditas pangan di pasar global.

"Yang gampang-gampang saja, jagung 3 bulan sudah bisa panen, singkong juga 3 bulan sudah panen. Tanami cepat-cepat karena kita tidak tahu situasi, perubahan iklim dan lain-lain," kata Presiden.

Situasi yang tidak menentu tersebut seperti potensi fenomena El Nino, ataupun La Nina yang dapat mengancam produksi dan mengganggu ketersediaan barang pangan baik secara global maupun domestik.

3 dari 3 halaman

Stok Beras di Indonesia

Stok Beras Bulog Aman Hingga Akhir Tahun 2021 — Aktivitas bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Rabu (29/12/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan hingga dengan penghujung 2021 Bulog berhasil melakukan penyerapan beras petani mencapai 1,2 juta ton. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Krisis pangan menghantui dunia. Pemerintah bersiap dan memastikan terus menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari sisi supply terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional.

Ini menjadi bahasan para pejabat negara dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Kebijakan Pangan yang berlangsung, Rabu (29/6/2022).

Hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala BNPB, Dirut BULOG.

Kemudian sejumlah Pimpinan K/L membahas kondisi terkini terkait dengan situasi pangan nasional dan antisipasi krisis global di bidang pangan, serta berbagai upaya yang akan dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan pangan strategis, yang sampai bulan Juli ini relatif aman, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga” kata Menko Airlangga ketika membuka Rakortas yang diselenggarakan secara hybrid di Loka Kretagama, Kantor Kemenko Perekonomian.

Terkait dengan Beras, Indonesia memiliki ketersediaan pangan yang memadai hingga akhir tahun 2024. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras. Dalam Rakortas tersebut juga mengisyaratkan bahwa Indonesia akan segera melakukan ekspor beras.

“Berdasarkan data dan neraca yang dipaparkan pada Rapat Internal dengan Bapak Presiden, stok per Desember 2021 adalah 7 juta ton dan stok Bulog lebih dari 1 juta ton, artinya kalau ekspor 200.000 ribu ton masih aman,” kata Menko Airlangga.