Kelakar Wali Kota Depok Soal Penyatuan Daerah: Kalau Bisa Bikin Provinsi Sendiri

Liputan6.com, Depok - Kota Depok kembali dibicarakan soal gabung DKI Jakarta. Secara kebudayaan Kota Depok sangat lekat dengan DKI Jakarta, namun secara pemerintahan berada di bawah Provinsi Jawa Barat.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Pemerintah Kota Depok masih menunggu soal kebijakan penyatuan daerah atau peleburan daerah, salah satunya Kota Depok. Pemerintah Kota Depok akan mengikuti kebijakan dari pimpinan terkait bergabung ke DKI Jakarta atau tetap berada di Provinsi Jawa Barat.

“Kita akan ikut nanti kebijakan dari pimpinan, kalau bisa bikin provinsi sendiri, boleh Provinsi Bogor Raya atau Depok Raya,” kelakar Idris kepada Liputan6.com, Minggu (5/6/2022).

Idris menjelaskan, rencana kebijakan Kota Depok bergabung dengan DKI Jakarta atau tetap di Jawa Barat, akan dibicarakan setelah 2024. Apalagi kebijakan penggabungan suatu daerah sangat rekat dengan masalah pemindahan IKN.

“Nanti sangat rekat dengan pembicaraan bagaimana Jakarta ke depan ini semua sudah dibicarakan dibahas oleh pimpinan negara,” jelas Idris.

Idris mengungkapkan, Pemerintah Daerah Kota Depok akan menyerahkan seluruhnya keputusan antara bergabung DKI Jakarta atau tetap di Jawa Barat, berdasarkan kebijakan negara. Walaupun begitu, Pemerintah Kota Depok menerima sejumlah masukan terkait wacana Kota Depok bergabung dengan DKI Jakarta.

“Akan menyerahkan seluruhnya kepada kebijakan negara, kalau sumbangan pemikiran sudah kita sampaikan,” ungkap Idris.

Sementara, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, karakteristik dan budaya Kota Depok lebih dekat dengan DKI Jakarta. Apabila kebijakan nasional memutuskan Kota Depok bergabung dengan DKI Jakarta dinilai lebih baik.

“Secara prinsip kita siap tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” ujar Imam.

Imam menuturkan, Pemerintah Kota Depok belum berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal itu dikarenakan kebijakan penggabungan satu wilayah ke wilayah lain merupakan skala DPR RI.

“Nanti DPR RI akan membuat Undang-Undang nanti membentuk Provinsi baru atau bergabung dengan Provinsi lain,” tutur Imam.

Imam menegaskan, sebuah daerah bergabung dengan Provinsi baru atau tetap pada provinsi lama diputuskan pada sebuah UU bukan Perda atau Perwal. Nantinya anggota DPR RI yang akan memutuskan atau mempertimbangkan sebuah daerah bergabung atau tidaknya pada Provinsi lain.

“Anggota DPR RI yang memutuskan baik tidaknya atau bagus tidaknya sebuah daerah gabung ke Provinsi yang lain,” pungkas Imam.