Sederet Tanggapan soal OTT KPK Bupati Bogor Ade Yasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Bupati Bogor Ade Yasin, terkait dugaan suap.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengaku belum mengetahui detail penangkapan Ade Yasin yang merupakan salah satu kader partainya.

Partai berlambang Ka' bah itu pun belum mau mengomentari terlalu banyak atas kasus dugaan suap Ade Yasin.

"Belum mengetahui duduk soalnya," ujar Arwani kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

Menurut dia, PPP menunggu penjelasan resmi KPK terkait kasus yang menimpa Ade Yasin.

Arwani menjelaskan, partai pimpinan Suharso Monoarfa itu menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.

"Baiknya kita tunggu penjelasan resmi KPK. Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," kata dia.

Perlu diketahui, Ade Yasin pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PPP dari tahun 2014 hingga 2018. Karirnya cukup cemerlang di DPRD, pasalnya dia pernah menjadi Ketua Komisi I DPRD Bogor.

Bukan hanya itu saja, Ade Yasin juga pernah menjabat sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat Tahun 2015-2022.

Kemudian, pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor 2018, Ade Yasin mencalonkan diri sebagai calon bupati di dampingi calon wakil bupat, Iwan Setiawan. Pasangan ini didukung oleh tiga partai politik, yakni PPP, PKB, dan Partai Gerindra, mereka mendapat nomor urut 2.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan siap mengikuti proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. Ade diketahui diamankan tim satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Kemendagri menghormati proses penegakkan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum (KPK) dan juga akan mengikuti proses hukum dimaksud," ujar Kapuspen Kemendagri Benni Irwan dalam keterangannya, Rabu (27/4/2022).

Meski demikian, Benni menyesalkan tertangkapnya Ade Yasin. Namun Benni menyatakan dengan tertangkapnya Ade Yasin tak akan menggangu penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor.

"Kemendagri sangat menyesalkan hal itu (OTT) terjadi. Dengan kejadian tersebut tentunya akan menambah jumlah kepala daerah yang tersangkut permasalahan hukum," kata dia.

Dia menyatakan Kemendagri akan menunggu terlebih dahulu proses hukum Ade Yasin di KPK sebelum menentukan pihak yang akan memimpin Pemkab Bogor.

"Jadi kita ikuti proses hukum dulu sebelum mengambil langkah administrasi lainnya," tegas dia.