Sukses

Jokowi Ingatkan KPU Agar Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Politik Identitas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 untuk menekankan pendidikan politik ke masyarakat. Hal ini agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu politik identitas saat Pemilu 2024.

"Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas," kata Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (12/4/2022).

"Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," sambung dia.

Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh untuk KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Khususnya, dukungan anggaran dan persiapan teknis lainnya.

"Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Terutama dukungan anggaran APBN dan APBD serta persiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," jelas dia.

Di sisi lain, Jokowi meminta KPU dan Bawaslu mempersiapkan tahapan-tahapan Pemilu 2024 dengan matang. Pasalnya, ini pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun yang sama.

"Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," ujar Jokowi.

2 dari 4 halaman

Jokowi Lantik Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 di Istana Negara Jakarta, Selasa (12/4/2022). Total ada 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu yang dilantik Jokowi.

Sebelum dilantik Jokowi, Komisi II DPR RI telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 pada 14-16 Februari 2022.

Berikut tujuh nama anggota KPU periode 2022-2027:

1. Betty Epsilon Idroos

2. Hasyim Asyari

3. Mochammad Afifuddin

4. Parsadaan Harahap

5. Yulianto Sudrajat

6. Idham Holik

7. August Melaz

Tujuh nama anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027:

1. Lolly Suhenty

2. Puadi

3. Rahmat Bagja

4. Totok Hariyono

5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda

3 dari 4 halaman

Usai Dilantik Jokowi, KPU Akan Segera Tetapkan Aturan Tahapan Pemilu 2024

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama DPR, pemerintah, serta Badan Penyelenggara Pemilu (Bappilu), Rabu 13 April 2022. Hal ini mengingat tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Dengan begitu, KPU bisa secepatnya menyusun peraturan mengenai tahapan Pemilu 2024. Hal ini juga untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan yakni, 14 Februari 2024.

"Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," ujar Hasyim usai pelantikan anggota KPU dan Bawaslu di Istana Negara Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Selain itu, kata dia, KPU akan melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari apa yang sudah disiapkan oleh KPU periode sebelumnya. Nantinya, hasil konsolidasi ini akan menjadi bahan untuk rapat bersama DPR, pemerintah, dan Bappilu.

"Kami menyadari bahwa KPU periode 2022-2027 ini tidak sendirian karena kami ini tentu akan melanjutkan program-program, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya," ujarnya.

Hasyim meminta dukungan masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia juga mengharapkan dukungan dari presiden, pemerintah, DPR, partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga LSM agar Pemilu 2024 berjalan demokratis, transparan, jujur, dan adil.

"Kami mohon dukungan dan kami akan membangun kerjasama kolaborasi dalam rangka untuk menjalankan mandat tugas amanah sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024," tutur Hasyim.

 

4 dari 4 halaman

Jokowi Minta Menteri Tak Lagi Bicara soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya untuk berhenti berbicara mengenai urusan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengingatkan jajarannya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndaak," sambungnya.

Dia menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Jokowi memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.

"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," ujar Jokowi.

Seperti diketahui, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode terus berhembus. Mulai dari, tokoh politik, pengamat, hinhga menteri ikut menanggapi isu ini.