Perludem: Wacana Tunda Pemilu Langgar Asas Kedaulatan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan upaya menunda Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 merupakan pelanggaran terhadap asas kedaulatan rakyat.

Titi menjelaskan kedaulatan rakyat merupakan salah satu asas yang menjadi dasar terbentuknya konstitusi sehingga pelanggaran terhadap asas itu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara UUD 1945.

“Asas kedaulatan rakyat selama ini kita praktikkan melalui penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil,” kata Titi saat berbicara pada acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Minggu (6/3/2022).

Ia menegaskan upaya menunda pemilu karena alasan yang tidak lazim, tidak logis, dan tidak ada presedennya yaitu untuk stabilitas ekonomi merupakan upaya melemahkan asas kedaulatan rakyat.

“(Pemilu yang tertunda) membuat daulat rakyat tidak bisa teraplikasikan,” terang Titi yang dikutip dari Antara.

Ia lanjut menyampaikan upaya menunda Pemilu 2024 juga melanggar kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala atau periodik sebagaimana telah diperintahkan oleh aturan konstitusi.

“Di Pasal 22E ayat 1 telah disebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) setiap 5 tahun sekali. Kewajiban menyelenggarakan pemilu secara berkala jelas-jelas dilanggar oleh narasi penundaan pemilu ini,” kata dia.

Terakhir, Titi menyampaikan upaya menunda Pemilu 2024 merupakan alasan menerabas atau melanggar pembatasan masa jabatan yang telah diatur dalam UUD 1945.

“Konstitusi memang bisa diganti, bisa diamendemen. Tetapi, semangat konstitusionalisme berdemokrasi merupakan komitmen bernegara kita,” terang Titi.

Ia mengingatkan para elite politik bahwa konstitusi negara UUD 1945 bukan sekadar pasal-pasal yang dapat diganti sesuai kebutuhan, karena pasal-pasal itu merupakan komitmen bersama untuk membatasi kekuasaan pemerintah.

Kekuasaan pemerintah, ia menambahkan, hanya dapat dibatasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik serta pembatasan masa jabatan presiden.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.