KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Rahmat Effendi dari ASN dan Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap yang mengalir ke Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Aliran suap yang diterima Pepen tidak hanya dari para aparatur sipil negara (ASN), namun juga dari pihak swasta yang diduga mendapatkan proyek di Pemkot Bekasi.

Pendalaman itu dilakukan KPK saat memeriksa empat saksi pada Senin, 21 Februari 2022. Mereka yakni Kepala BKPSDM Bekasi Karto, Lurah Bantargebang Satim Susanto, Lurah Jati Bening Baru Mulyadi, dan pihak swasta Peter.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan aliran sejumlah uang yang diterima dan diduga atas permintaan oleh tersangka RE (Rahmat Effendi) yang berasal dari para ASN Pemkot Bekasi maupun para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Pemkot Bekasi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (22/2/2022).

KPK juga memanggil Kasi Datun pada Kejaksaan Negeri Bekasi Anton Laranono kemarin. Namin Anton tidak memenuhi panggilan tim penyidik tersebut.

"Yang bersangkutan konfirmasi tidak bisa hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang kembali," kata Ali.

KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat. Selain Pepen, KPK menjerat delapan tersangka lainnya.

Delapan tersangka lain yakni Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA) Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi.