HEADLINE: Tuntutan Hukuman Mati dan Kebiri Kimia Herry Wirawan, Timbulkan Efek Jera?

Ketua Komnas HAM Taufan Damanik memandang selalu ada kontroversi menyangkut hukuman mati, bukan pada kasus Herry Wirawan semata. Pihaknya juga mengapresiasi kerja cepat kejaksaan yang bergerak cepat.

Meski demikian, pihaknya tetap tak mendukung tuntutan hukuman mati tersebut, terlebih untuk Herry Wirawan.

"Niat menghukum secara maksimal saya katakan resmi, tapi tentu sebaiknya tidak hukuman mati, itu saya katakan. Tetap dengan sikap Komnas HAM bahwa kita ingin hukuman mati walaupun ada tahapan-tahapan kan sekarang RKUHP sudah lumayan baik," kata Taufan Kamis (13/1/2022).

Selain itu, setidaknya harus memberikan perhatian terhadap korban. Dirinya pun memuji Jaksa yang menuntut Herry Wirawan untuk memberikan restitusi atau ganti rugi kepada santri yang menjadi korbannya.

Meski demikian, seharusnya pemerintah bisa mengambil alih untuk memberikan perhatian lebih terhadap korban, yang mengalami penderitaan akibat ulah pelaku.

"Tapi kenapa itu tidak menjadi tanggung jawab negara, kalau hanya tanggung jawab pelaku diambil hartanya saja," tutur Taufan.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menilai, tuntutan hukuman mati oleh Tim Jaksa tidak cocok dijatuhkan kepada Terdakwa Herry Wirawan.

Melalui pengacara publiknya, Nixon Randy, LBHM beralasan jika Herry Wirawan dijatuhi hukuman mati maka haknya sebagai korban tidak akan bisa terpenuhi.

"Artinya, restitusi, kompensasi yang diberikan kepada korban akan memberikan ruang kosong bagi korban yang harus kita penuhi tapi tidak tercipta," kata Nixon dalam keterangan pers daringnya, Kamis (13/1/2022).

Walau tidak mendukung hukuman mati terhadap Herry, Nixon menegaskan kejahatan seksual bukan perkara pidana yang bisa ditolerir. Pada prinsipnya, menurut Nixon, LBHM mengecam apa yang telah dilakukan oleh Herry.

"Kami sepakat bahwa kekerasan seks adalah tindakan keji tak manusiawi tapi memberi hukuman mati tak menjawab hak korban yang seharusnya memperoleh pemulihan baik materil dan immateril," jelas Nixon.

Selain itu, tambah dia, kebiri kimia yang juga dituntut terhadap Herry juga tidak menjadi jawaban. Sebab, seorang predator seks tidak akan berubah perilakunya jika hal tersebut sudah masuk ke dalam alam pikirnya.

"Secara psikologis orang yang sudah memiliki pola pikir dan sikap 'predator seks' tidak hanya menggunakan alat kelaminnya untuk tindak kekerasan seksual tapi berangkat dari pemikirannya juga masih dalam nuansa kekerasan seksual," yakin Nixon.

Nixon berpandangan, hukuman tepat bagi pelaku kejahatan seks adalah sanksi publik. Dia melihat, saat seorang pekaku kejahatan seksual diberi tanda pengenal khusus ketika kembali ke masyarakat maka orang dapat mengenali dan dapat memberikan efek jera terhadap yang bersangkutan secara edukatif.

"Dia bisa diberikan gelang tangan atau penanda tertentu lain, agar saat dia kembali ke masyarakat, orang tahu ini adalah orang yang pernah melakukan tindak kejahatan seksual. Jadi bukan menghilangkan nyawa, tapi memberi edukasi secara publik dan sosial," kata Nixon.

Sementara, Kriminolog Universitas Indonesia, Josias Simon memandang ini, Jaksa memiliki kewenangan terhadap tuntutannya. Dia pun menduga, ada keinginan jaksa untuk memberikan efek jera.

"Jadi kalau tuntutannya lolos, itu ada tuntutan berikutnya yang cukup keras dan berat. Toh kan tuntutan jaksa biasanya berlapis," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (13/1/2022).

"Nanti memang di dalam persidangan kan ada pengacara segala macam, hakim. Itu kompetensi jaksa ya supaya menjaga efek jeranya, dapat dengan tadi menuntut hukuman mati. Tapi dalam prosesnya tergantung dinamika sidang," sambungnya.

Soal kepantasan atau tidaknya tuntutan Jaksa, Josias menyebut sepanjang di dalam peraturan atau KUHP diatur, maka hal yang biasa saja. Dia pun menyebut, semua pihak bisa melihat nanti bagaimana jalan persidangannya.

"Yang penting menurut saya sih bagaimana transparansi dalam persidangannya," kata Josias.

Dia juga menyebut, efektif sebuah hukuman baik itu kebiri maupun mati, harus melihat potensi dari para pelaku.

"Harusnya tadi ya, kalau dia efektif punya efek jera, ya jadi orang yang akan melakukan itu atau potensi pelaku kemudian memperhatikan aturan itu. Tapi kalau masih ada perdebatan soal kebiri kima, artinya tadi efektivitasnya masih diragukan," jelas Josias.

Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel memandang, tuntutan berupa hukuman mati bisa jadi sudah mewakili sepenuhnya suasana batin kebanyakan anggota masyarakat yang begitu murka, sedih, sekaligus takut terhadap perbuatan terdakwa.

Namun ketegasan jaksa lewat tuntutannya itu justru menjadi membingungkan tatkala digandengkan dengan tuntutan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

"Kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pengobatan agar suatu saat sang pelaku bisa menjalani kehidupan normalnya seperti pada masa sebelum ia melakukan tindak kejahatan namun kini dengan tingkat keadaban yang lebih baik daripada semula," kata Reza kepada Liputan6.com, Kamis (13/1/2022).

Karena itu, tuntutan jaksa penuntut umum terhadap heriawan pada satu sisi patut diapresiasi namun pada sisi lain patut pula dikritisi. Menurutnya, muncul kekhawatiran tentang kemungkinan otoritas penegakan hukum tidak begitu akurat dalam memahami posisi kebiri dalam hukum pidana di Tanah Air.

"Apalagi jika Perpres terkait kebiri dibaca secara seksama, kata 'kebiri' ternyata sama sekali tidak digandengkan dengan kata 'hukuman' yang mendahului kebiri kimiawi adalah 'tindakan', bukan 'hukuman'," jelas Reza.

Demikian pula kebiri di Indonesia, masih kata dia, baru diselenggarakan setelah seorang narapidana menyelesaikan masa hukuman pokoknya. "Ketika hukuman pokok tersebut berupa hukuman mati, kebiri yang dilaksanakan pasca narapidana dieksekusi mati tentu tidak memiliki relevansi apalagi manfaat sama sekali," kata Reza.

Menurutnya, sesuai ketentuan, praktik kebiri dijalankan bersama dengan program-program rehabilitasi lainnya. Peraturan sedemikian rupa semakin menegaskan bahwa kebiri sama sekali tidak ditujukan untuk memunculkan rasa sakit, tidak dimaksudkan untuk memperpanjang masa penderitaan, tidak dilaksakan untuk memunculkan kepedihan ekstra di samping hukuman mati itu sendiri.

Reza menyebut Kebiri, tidak lain, ditujukan untuk menyembuhkan kondisi pelaku dan kelak mengembalikan pelaku ke tengah-tengah komunitasnya.

Bahkan andaikan hukuman kebiri ditempatkan sebagai tuntutan alternatif, ini pun sulit untuk diterima nalar.

"Bagaimana mungkin otoritas penegakan hukum pada satu sisi memandang bahwa pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman maksimal, namun pada saat yang sama otoritas yang sama juga membayangkan bahkan mengimbau agar pelaku diberikan perlakuan yang manusiawi guna menjalani kehidupannya secara lebih baik," kat Reza.

Karena itu, dia memandang keberadaan hukuman mati dan kebiri pada satu berkas tuntutan mengindikasikan adanya kekeliruan pikir.

"Tidak hanya ini mendatangkan kompleksitas proses penegakan hukum atas kasus itu sendiri, tetapi juga tumpang tindihnya filosofi yang dianut jaksa memantik kebingungan bahkan menjerumuskan kian dalam kesalahkaprahan publik tentang kebiri di Indonesia," kata Reza.