Sukses

Soal YouTube dari Pendopo, Anies Sebut Bukan untuk Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara mengenai akun YouTube-nya dengan tagline dari pendopo. Anies juga membantah jika YouTube miliknya tersebut untuk kepentingan Pilpres 2024.

"Ini kaitannya dengan kebijakan kita di Jakarta," kata Anies di kawasan Jakarta Timur, Senin (13/12/2021).

Anies menyatakan YouTube dari pendopo merupakan cerita tentang pengambilan kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Yaitu kebijakan yang telah dikerjakan selama ini, mulai dari latar belakang dan tujuannya.

"Sehingga ini menjadi informasi yang lengkap. Banyak kebijakan-kebijakan yang sudah kita lakukan, kemudian informasinya harus dilengkapi. Karena itulah, melalui chanel ini saya akan ceritakan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat itu berdasarkan pengalaman secara tertulis," ucapnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan nantinya cerita yang disajikan, yaitu berdasarkan interaksi, pengalaman, lalu program. Misalnya pembangunan trotoar, integrasi transportasi, hingga bantuan sosial.

"Terkait penanganan Covid, banyak cerita-cerita di balik proses itu yang selama ini belum terceritakan keluar dan enggak bisa diceritakan doorstop dan enggak bisa diceritakan juga. Jadi karena itulah saya menyiapkan ini. Ini adalah cara saya untuk menceritakan proses itu semua," jelas Anies Baswedan.

 

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

2 dari 2 halaman

Ketimpangan dalam Negeri

Salah satu cerita di YouTube tersebut mengenai ketimpangan yang terjadi di dalam negeri. Anies pun mencontohkan ketimpangan yang sempat terjadi di Kepulauan Seribu dengan daratan yang ada di Jakarta.

Kepulauan Seribu merupakan kabupaten yang masih menjadi bagian dari DKI Jakarta. Kata dia, Kepulauan Seribu terdiri dari 110 pulau dan hanya 11 pulau yang berpenghuni.

Secara keseluruhan jumlah penduduk di Kepulauan Seribu hanya 7 ribu kepala keluarga. Rata-rata warganya bekerja sebagai nelayan atau mengelola wisata.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan, kesetaraan yang dialami masyarakat Kepulauan Seribu saat ini mulai membaik. Salah satunya yakni terpenuhinya air bersih.

"Tahun 2018 mereka mengandalkan BWRO (Blackish Water Reverse Osmosis) semacam air payau diambil menggunakan ember. Sebanyak 10 pulau sudah menggunakan SWRO (Seawater Reverse Osmosis)," kata Anies Baswedan.