Kemendagri Pastikan Pansel Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 Bekerja Independen

KPU Deklarasi Pemilu Ramah Anak — Tiga seniman egrang membawa poster Kampanye Aman Untuk Anak pada acara Deklarasi Pemilu Ramah Anak di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (17/3). KPU melarang anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas kampanye politik. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar memastikan, tim panitia seleksi anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 bekerja secara independen. Menurut Bahtiar, hasil dari uji seleksi akan diteruskan kepada Presiden Jokowi.

"Tim seleksi ini sama dengan 5 tahun sebelumnya, bekerja secara independen dan tugasnya adalah melaporkan hasilnya ke bapak presiden," kata Bahtiar di Lobby Gedung A Kemendagri Jakarta, Senin (11/10/2021).

Bahtiar menjelaskan, tahapan kegiatan yang dilakukan timnya kepada para calon anggota KPU dan Bawaslu yang hendak diseleksi. Pertama, mengumumkan tanggal pendaftaran calon anggota, kedua menerima pendaftaran, dan ketiga melakukan penelitian administrasi berkas dari para pelamar.

"Jadi nanti ada masa pendaftaran, nanti jadwalnya tentu akan diputuskan oleh kami," jelas Bahtiar.

Hasil dari penelitian berkas, sambung Bahtiar, akan diumumkan sebagai syarat melakukan seleksi tes tertulis kepada para pelamar.

"Setelahnya mereka juga akan melakukan tes kesehatan, serangkaian tes psikologi, hingga diumumkannya nama daftar bakal calon yang lulus tes tertulis, tes kesehatan dan psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat," rinci Bahtiar.

Pansel, sambung Bahtiar, akan melakukan wawancara terhadap mereka yang dinyatakan lolos tes awal tersebut. Totalnya, akan ada 14 nama calon anggota KPU masa jabatan 2022-2027 dan 10 nama calon anggota Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027.

"Kami menyampaikan 14 nama calon anggota dan KPU dan 10 nama calon Bawaslu tersebut kepada bapak presiden, nanti oleh bapak presiden dilanjutkan kepada DPR," tandas Bahtiar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak pada 27 November 2024.. alasan penetapan waktu itu mengacu pada persiapan Pilkada 2018 selama 12 bulan (Juni 2017 sampai Juni 2018).

2 dari 2 halaman