Sukses

DPR Minta Pemerintah Segera Bentuk Pansel Untuk Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu

Guspardi mengatakan, kualitas anggota pansel akan mempengaruhi calon anggota KPU-Bawaslu yang memiliki kemampuan mumpuni dalam kepemiluan, independen, dan berintegritas.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR neminta pemerintah segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027.

Hal ini dilakukan agar penyelenggara pemilu punya cukup waktu mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 22 ayat 8 dan Pasal 118 disebutkan bahwa panitia seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu harus sudah ditetapkan Presiden paling lambat enam bulan sebelum akhir masa jabatan komisioner saat ini.

"Komisioner KPU dan Bawaslu RI periode ini akan berakhir masa jabatannya pada April 2022," ujar Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Minggu, 10 Oktober 2021.

Dia berharap anggota Pansel diisi orang-orang yang berintegritas, profesional dan memahami soal kepemiluan.

Guspardi mengatakan, mutu anggota pansel berbanding lurus dengan calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan bertugas pada periode berikutnya.

"Selain itu, Pansel juga tidak boleh terafiliasi dengan kepentingan politik. Ini penting supaya mendapatkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang independen," katanya seperti dikutip dari Antara.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Peran Pemerintah

Guspardi mengatakan, kualitas anggota pansel akan mempengaruhi calon anggota KPU-Bawaslu yang memiliki kemampuan mumpuni dalam kepemiluan, independen, dan berintegritas.

"Sementara itu, DPR bisa mengambil peran setelah pansel mendapatkan sejumlah nama untuk tahapan uji kelayakan dan kepatutan," katanya.

Dia berharap, calon anggota KPU dan Bawaslu yang menguasai sistem kepemiluan, mulai dari regulasi dan teknis pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah secara komprehensif.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.