Sukses

Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Terkait Jadwal Pemilu 2024, PDIP Minta Jokowi Lobi Ketum Parpol

Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah belum satu suara terkait waktu pelaksanaan pencoblosan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Rapat kerja antara DPR yang membahas terkait hal itu yang harusnya digelar hari in, juga ditunda karena Mendagri tidak bisa hadir.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengusulkan Presiden Jokowi memanggil seluruh ketua umum partai politik untuk membahas persiapan Pemilu. Supaya pemerintah dan DPR akhirnya satu suara soal hari pencoblosan.

"Saya harus akui, memang belum ada satu suara untuk itu, karena itu bersabar sedikit. Jika diperlukan menurut saya, malah perlu pPresiden mengundang ketua umum partai politik," kata Arif di DPR RI, Rabu (6/10/2021).

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik diperlukan untuk membicarakan hal pokok mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024.

Menurut Arif, selain hari pencoblosan perlu juga dibahas isu pelantikan dan masa akhir jabatan serentak.

"Itu perlu dirumuskan, misalnya kewajiban pelantikan serentak dan akhir masa jabatan yang serenatak, nah itu bagaimana penyesuaiannya dengan Pemilu kita. Sementara kan sudah kita putuskan sejak lama bahwa tidak ada perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada," kata Wasekjen PDIP ini.

Arif mengingatkan, pemerintah tidak boleh gegabah dalam memberikan keputusan terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

"Saya kita pemerintah tetap serius. Tapi juga tidak boleh gegabah, juga tidak boleh sembrono. Apalagi sampai nanti salah dalam memutuskan atau tidak tepat dalam memutuskan yang tentu saja akan memberikan legacy yang tidak baik di akhir masa pemerintah presiden," ujar Arif.

2 dari 2 halaman

Bangun Komunikasi ke Parpol Pendukung

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung usulan supaya Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik membahas persiapan Pemilu 2024.

Waketum Golkar menilai, perlu konsensus bersama antara pemerintah, DPR RI dan partai politik untuk mendukung jalannya hajatan lima tahunan itu.

"Saya kira semakin banyak kita konsolidasi termasuk Pak Presiden membangun komunikasi untuk memberikan dukungan terhadap bagaimana kita mencapai titik temu desain dan konsep Pemilu 2024, itu semakin bagus," kata Doli.

"Golkar ikut mendorong apabila memang ada inisiatif juga dari presiden untuk bangun komunikasi dengan seluruh ketuam umum parpol dalam rangka mencari konsep dan desain yang ideal dalam pelaksanaan Pemilu 2024," imbuhnya.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com