Simak Aturan Terbaru Perjalanan Luar Negeri di Masa Perpanjangan PPKM

Warga Saudi Bebas Bepergian ke Luar Negeri — Penumpang memasuki Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, Arab Saudi, Senin (177/5/2021). Warga Saudi yang telah menerima vaksinasi Covid-19 diizinkan bepergian ke luar negeri untuk pertama kalinya sejak Maret 2020 menyusul dicabutnya larangan perjalanan. (AP Photo/Amr Nabil)

Liputan6.com, Jakarta - Aturan perjalanan dari dan keluar negeri kembali diatur Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di masa perpanjangan PPKM Level 1-4.

Untuk perjalanan dari dan keluar negeri diatur dalam Surat Edaran Satgas Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito, dengan diberlakukannya SE Nomor 17/2021 dan SE Nomor 18/2021 ini, maka SE No 16/2021 dan SE No 8/2021 yang sebelumnya mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

"Surat edaran ini selaras dengan ketentuan tentang perpanjangan PPKM yang mulai berlaku hari ini. Para pelaku perjalanan mesti diatur agar mobilitas yang terjadi tidak menjadi sumber penularan baru Covid-19," ujar Wiku melalui keterangan tertulis.

Menurut Wiku, aturan perjalanan dari dan keluar negeri ini berlaku mulai hari ini, Rabu (11/8/2021).

Secara umum, ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran terbaru tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya.

Pemerintah Indonesia juga sejak Desember 2020 sudah memperketat perjalanan dari luar negeri, demi mencegah masuknya varian tersebut ke dalam negeri.

2 dari 3 halaman

Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri

Terminal 3 Bandara Soetta Siap Melayani Penerbangan Internasional — Pemandangan pesawat Garuda Indonesia yang bisa dilihat dari bourding lounge Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (24/04). Terminal ini mampu 25 juta calon penumpang per tahun. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Beberapa perubahan pada dasarnya menyatakan bahwa :

1. Persyaratan testing di moda transportasi udara disamakan di setiap level yang sebelumnya untuk level 3 dan 4 hanya menggunakan RT PCR, sekarang untuk semua level dapat menggunakan 2 x 24 jam RT PCR atau 1 x 24 jam Antigen.

2. Persyaratan surat vaksinasi minimal menggunakan dosis pertama dan berlaku untuk semua level. Sebelumnya aturan ini hanya wajib untuk level 3 dan 4.

3. Beberapa perubahan pada SE Internasional antara lain pada:

a. Kelompok pelaku perjalanan internasional khusus yang mendapat pengecualian syarat vaksinasi. Mereka ini adalah WNA pemegang visa diplomatik dan dinas sesuai mekanisme TCA, WNA yang masuk ke Indonesia hanya untuk transit penerbangan keluar dari wilayah Indonesia, WNA usia anak di bawah 18 tahun, WNA pemegang KITAS dan KITAP, dan pelaku perjalanan kondisi kesehatan khusus yang memang tidak bisa divaksinasi.

b. WNA yang belum divaksinasi dan dapat dilayani vaksinasinya di Indonesia adalah mereka yang berusia 12-17 tahun serta pemegang KITAS dan KITAP.

Selain itu, penetapan tempat karantina dan pemberlakukan tes pembanding untuk RT-PCR kedua, beberapa pesyaratan yang harus diikuti para pelaku perjalanan, antara lain:

1. Penentuan tempat akomodasi karantina perlu mendapatkan rekomendasi Satgas Penanganan Covid-19 setelah memenuhi syarat dari PHRI dan Kementerian/Dinas kesehatan terkait urusan sertifikasi protkes Covid-19.

2. Dapat melakukan tes PCR pembanding terhadap hasil pemeriksaan ke-2 (yang dilakukan pada hari ke-7 karantina) dengan mengisi form dari KKP/Kementerian bidang kesehatan dengan biaya ditanggung oleh pelaku perjalanan sendiri.

3. Pemeriksaan tes PCR pembanding dilakukan di RS yang telah ditetapkan (RSCM, RSPAD, RS Polri untuk wilayah Jakarta). Sementara untuk di daerah dapat dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti RS, Puskesmas atau Lab).

Sementara itu, berdasarkan SE Kemenhub Nomor 62 Tahun 2021, diatur sejumlah klausul baru, yakni:

1. mewajibkan penumpang pesawat udara untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat reservasi tiket, baik reservasi yang dilakukan melalui kanal penjualan Badan Usaha Angkutan Udara maupun melalui kanal penjualan lainnya yang telah bekerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara;

2. mewajibkan penumpang pesawat udara untuk menggunakan Sistem Informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi.

3 dari 3 halaman