Sukses

Top 3 News: Alasan Jokowi Tolak Opsi Lockdown Saat Covid-19 Melonjak

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak usulan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau lockdown usai kasus Covid-19 di sejumlah wilayah di Tanah Air melonjak.

Lonjakan kasus positif diketahui terjadi pascalibur Lebaran yang lalu. Akibatnya sejumlah rumah sakit kini nyaris penuh untuk mengisolasi pasien yang terpapar Covid-19.

Bahkan dilaporkan tingkat keterisian tempat tidur, seperti di RSD Wisma Atlet Kemayoran, pada Rabu, 23 Juni kemarin berada diangka 90,22 persen.

Ada pun alasan Jokowi menolak opsi lockdown lantaran dinilai bisa mematikan perekonomian masyarakat. Dia pun memilih untuk kembali diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Sementara itu, naiknya kasus Covid-19 di Ibu Kota, seiring DKI Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-494. Di tengah pandemi saat ini, banyak pekerjaan rumah (PR) baru yang kini harus jadi perhatian pemerintah.

Tak hanya masalah kemacetan, banjir yang kerap jadi permasalahan, kali ini melonjaknya kasus positif dibarengi dengan ketersediaan kamar bagi pasien Covid-19 juga jadi fokus utama.

Selain pandemi Covid-19, persoalan yang perlu menjadi fokus saat ini adalah transportasi umum karena menyangkut mobilitas masyarakat.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu, 22 Juni 2021:

2 dari 5 halaman

1. Kasus Covid-19 Melonjak, Jokowi Tolak Opsi PSBB dan Lockdown

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku menerima banyak masukan agar menerapkan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia pasca libur Lebaran 2021. Namun, Jokowi memandang opsi lockdown dan PSBB bukanlah kebijakan yang tepat untuk menangani Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah telah menerima banyak masukan-masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukkan baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat. Termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Dia menyadari bahwa saat ini lonjakan kasus Covid-19 membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit semakin meningkat. Namun, Jokowi menilai bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro merupakan kebijakan yang paling tepat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah masih memutuskan PPKM Mikro masih kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah itu komunitas," jelasnya.

 

Selengkapnya...

3 dari 5 halaman

2. HEADLINE: Perayaan HUT ke-494, Apa PR Besar Jakarta yang Belum Terselesaikan?

Tepat hari ini, 22 Juni 2021, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta merayakan Hari Ulang Tahunnya (HUT) yang ke-494. Usia yang tak lagi muda seharusnya membuat kota yang dulu bernama Sunda Kelapa ini menjadi lebih matang.

Namun, di usianya yang hampir 5 abad, Jakarta masih saja dihadapkan dengan persoalan-persoalan klasik seperti kemiskinan, kriminalitas, kemacetan, hingga banjir.

Persoalan itu semakin diperparah dengan adanya bencana nonalam pandemi Covid-19 yang juga melanda sebagian besar belahan dunia.

Hampir 1,5 tahun energi Jakarta difokuskan pada pengendalian pandemi Covid-19. Alih-alih berhasil, Jakarta justru mendapatkan kado pahit jelang hari ulang tahunnya, yakni rekor penambahan kasus Covid-19 harian mencapai 5.582 pasien pada Minggu 20 Juni 2021.

Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak virus Corona ditemukan di Jakarta. Ironisnya, kondisi itu terjadi setelah beberapa waktu lalu DKI Jakarta sempat berhasil keluar dari kategori zona merah risiko penularan Covid-19.

 

Selengkapnya...

4 dari 5 halaman

3. Lapor Covid-19 Desak Pemerintah Lockdown: Nyawa Lebih Penting dari Ekonomi

Dokter spesialis emergensi yang menjadi sukarelawan Lapor Covid-19, Tri Maharani, mendesak pemerintah segera menerapkan lockdown selama dua pekan untuk menekan laju penularan virus corona. Lockdown harus diterapkan di 34 provinsi di Indonesia.

Wanita yang kerap disapa dokter Maha ini mengingatkan, pemerintah tidak bisa mengedepankan kepentingan ekonomi daripada kesehatan masyarakat, sehingga menolak lockdown.

"Harga sebuah nyawa tentu lebih penting dari ekonomi," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/6/2021).

Dia menuturkan, sektor ekonomi di Indonesia akan berjalan dengan baik jika kesehatan masyarakat terlindungi.

"Kenapa kita tidak meniru China, tempat pertama Covid-19 ini yang sekarang secara ekonomi sudah baik," ujar Tri. 

Selain menghentikan laju penularan Covid-19, menurut dokter Maha, lockdown bisa mencegah kematian pada tenaga kesehatan. Data Lapor Covid-19 pagi ini, sebanyak 977 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal dunia karena Covid-19.

 

Selengkapnya...

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: