Moeldoko Dorong NU dan Muhammadiyah Dilibatkan dalam TWK Pegawai

Sebelumnya, Moeldoko menanggapi 51 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Menurutnya, kondisi itu sebenarnya tidak hanya terjadi di KPK tapi juga lembaga lain, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Soal tidak lulus uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK tetapi juga di lembaga-lembaga lain seperti itu kondisinya," katanya.

Mantan Wakil Gubernur Lemhannas ini menyebut, jauh sebelum KPK memberlakukan TWK bagi pegawainya, lembaga lain sudah menerapkan. TWK dianggap penting untuk menguji sekaligus memperkuat pengetahuan pegawai terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Persoalan wawasan kebangsaan itu bisa naik turun karena memang ancamannya semakin keras. Oleh karena itu, penguatan sungguh sangat diperlukan," ujarnya.

Moeldoko heran, TWK yang dilakukan KPK untuk pegawainya menuai polemik. Padahal, seharusnya semua pihak mendukung lembaga yang ingin memperkuat wawasan kebangsaan pegawainya.

"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia. Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat," ucap dia.

Reporter: Titin Supriatin

Merdeka.com