KPK Ungkap 5 Modus Korupsi Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta pemerintah daerah memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Nawawi menyampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Kamis (20/5/2021).

Nawawi meminta pemda memperkuat APIP bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penguatan APIP harus dilakukan, lanjut dia, lantaran potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah karena keharusan membiayai utang politik saat ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Berdasarkan studi KPK, para calon kepala daerah yang ikut Pilkada mengakui didukung oleh modal dari pihak ketiga. Ini berimbas kepada perjanjian calon kepala daerah dengan pemodal untuk dimudahkan dalam perizinan atau PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)," ujar Nawawi.

Nawawi membeberkan lima modus korupsi yang dilakukan kepala daerah. Pertama yakni melakukan intervensi dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Kedua yaitu campur tangan dalam pengelolaan penerimaan daerah, ketiga ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan dengan pemerasan.

"Keempat benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa dan manajemen ASN seperti rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai. Serta (kelima) penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan dan penempatan jabatan pada orang dekat, pemerasan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi," kata Nawawi.

Dia mengatakan, sesuai data KPK pada 2017 dan 2020, terdapat 175 laporan pengaduan masyarakat dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPK.

Berdasarkan delik aduan, laporan tersebut terdiri atas penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara (110 laporan), pemerasan (5 laporan), penyuapan (5 laporan), perbuatan curang (3 laporan), penggelapan dalam jabatan (1 laporan), benturan kepentingan dalam pengadaan (2 laporan), tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (3 laporan), dan laporan lain yang berkategori non-TPK (Tindak Pidana Korupsi) sebanyak 46 laporan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: