Sukses

Menkopolhukam Bantah Pemerintah Keruk Habis Kekayaan Papua

Menko Polhukam Mahfud Md membantah pernyataan banyak pihak yang menyebut pemerintah terus mengeruk kekayaan Papua dan Papua Barat hingga habis.

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md membantah pernyataan banyak pihak yang menyebut pemerintah terus mengeruk kekayaan Papua dan Papua Barat hingga habis. Mahfud menyebut, pengeluaran pemerintah untuk Papua justru lebih besar ketimbang pemasukan.

"Sering orang menggunjingkan pajak Papua kaya. Direkrut hartanya untuk keperluan negara, Papua miskin, tidak kebagian. Itu tidak benar karena itu datanya dari Menkeu yang terakhir, disampaikan di rapat kabinet," katanya pada wartawan, Rabu (19/5/2021).

Mahfud membeberkan pengeluaran untuk Papua sebesar Rp 46 triliun sementara pendapatannya Rp 12 triliun. Untuk Papua Barat, pemerintah mengeluarkam Rp 19,2 triliun, sedangkan pendapatannya hanya Rp 5,5 triliun.

"Papua Barat berapa pendapatannya Rp 5,5 T. Itu pendapatan dari pajak dan bea cukai Papua Barat. Sedangkan belanjanya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di sana itu Rp 19,2 T,” katanya.

Selain itu, Mahfud Md memastikan pemerintah saat ini tetap fokus pada pembangunan Papua. Ia membeberkan beberapa langkah pemerintah mewujudkan Papua sejahtera, diantaranya posisi gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua.

"Pertama Gubernur dan wagub harus orang asli papua. Di luar papua, tidak ada ketentuan seperti itu," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Program Khusus untuk Anak-Anak Papua

Langkah kedua adalah alokasi khusus program untuk anak-anak Papua, yaitu dengan memberikan kuota para kaum muda untuk masuk universitas terbaik di Indonesia tanpa tes.

"Tidak diikutkan seleksi, yang berlaku bagi orang-orang Papua. Sehingga orang-orang Papua itu bisa masuk ke UI, ITB, UGM, Undip, Unhas dan seterusnya masuk dapat jatah. Di situ dengan sekadar rekomendasi dan syarat formal lulusan SMA formal," ungkapnya.

Di tingkat pemerintahan, Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar pusat dan daerah harus merekrut orang-orang asli Papua dnegan syarat khusus.

"Kita sudah cek ke TNI, Polri, itu sudah merekrut mereka dengan syarat-syarat khusus yang tidak berlaku syarat bagi orang lain," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.