3 Langkah Disiapkan demi Percepatan Koperasi

Liputan6.com, Jakarta - Tiga langkah dipersiapkan pemerintah supaya mendorong koperasi dapat menjadi pusat ekonomi dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, di Pendopo Agung Pemkab Pamekasan, dikutip dari Antara, Selasa (21/7/2026).

"Pertama, membangun kembali citra koperasi agar lebih diminati generasi muda melalui wajah koperasi yang modern, inovatif, dan relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Ferry.

Kedua, dia menuturkan, pemerintah mulai memperkuat tata kelola koperasi dari sisi kelembagaan, pengembangan bisnis dan usaha supaya mampu bersaing serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggotanya.

Ketiga, pemanfaatan ruang digital untuk berbagai jenis kegiatan dan usaha yang hendak dijalankan pengelola koperasi, katanya pula.

"Dan gerak cepat di bidang digital ini penting sebagai bagian dari transformasi layanan dan pengembangan usaha," ujar dia.

Ia juga menjelaskan, hingga 21 Juli 2026 sebanyak 18.285 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah selesai dibangun dan hingga Agustus 2026 ditargetkan hingga 30 ribu unit.

"Kami juga telah mempersiapkan sebanyak 30 ribu manajer KDKMP agar pengelolaannya profesional," tutur Ferry.

Menkop juga mengajak peran aktif semua pihak untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, karena tujuannya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh layanan ekonomi rakyat akan diintegrasikan ke KDKMP, seperti penyaluran LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, bantuan pangan nontunai (BPNT), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kalau koperasi kuat, maka desa juga kuat. Ketika ekonomi desa tumbuh, pedagang dapat pasar lebih luas, UMKM berkembang, dan kesejahteraan masyarakat jelas akan meningkat," ujar dia.

Sebelumnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komoditas subsidi pemerintah. Selain itu, koperasi ini dirancang untuk menjadi motor penggerak berbagai aktivitas potensi ekonomi di tingkat desa.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menjelaskan bahwa KDKMP akan memegang peran vital dalam menyalurkan sejumlah komoditas bersubsidi kepada masyarakat, mulai dari gas LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, hingga minyak goreng.

"Perlu diketahui bahwa Bapak Presiden kemarin pada saat Hari Koperasi Nasional sudah membuat keputusan bahwa seluruh barang-barang bersubsidi, gas 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, semua disalurkan melalui KDKMP," ujar Ferry saat berkunjung ke Cimahi, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Jumat (17/7/2026).

Langkah ini dinilai sebagai strategi besar pemerintah untuk memperkokoh posisi koperasi dalam struktur perekonomian nasional. Di saat yang sama, kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola distribusi kebutuhan pokok masyarakat agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ferry menambahkan, peran KDKMP tidak hanya terbatas pada komoditas pangan dan pertanian. Koperasi tersebut juga akan diintegrasikan dalam penyaluran berbagai program stimulus sosial dari pemerintah pusat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sosial (bansos), hingga Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

"Seluruh program-program pemerintah pusat, termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan non-tunai, itu juga akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," tegasnya.

Menkop memaparkan, KDKMP diarahkan untuk menjadi episentrum aktivitas ekonomi desa. Kehadirannya akan mencakup berbagai unit usaha, mulai dari penjualan kebutuhan pokok harian, pengembangan produk UMKM lokal, penyediaan layanan keuangan mikro, pengelolaan pergudangan, hingga sistem distribusi logistik.

Nantinya, koperasi ini dapat difungsikan sebagai fasilitas penyimpanan (cold storage/gudang) untuk berbagai hasil bumi masyarakat setempat, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan tangan, sekaligus menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan warga.

"Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini adalah melaksanakan kegiatan keuangan mikro, pergudangan, dan kegiatan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dan kelurahan," papar Ferry.