KPK: Tak Ada Jaminan Orang Tak Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah giat mendatangi kantor partai politik (parpol). Setelah sebelumnya menyambangi PDIP, PPP, Gerindra, dan PKS, kini giliran PSI yang disasar lembaga antirasuah.

Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengajak jajaran PSI menguatkan kembali nilai-nilai integritas dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Menurutnya, tidak ada jaminan orang tidak akan korupsi.

"Jaminan orang tidak korupsi itu tidak ada. Orang yang sudah diberikan penghargaan antikorupsi pun masih bisa korupsi," ujar Wawan di DPP PSI Jakarta Pusat, Jumat (16/4/2021).

Wawan mengatakan, nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan kepada semua pihak sejak dini hingga ajal menjelang. Wawan mengatakan, dengan undang-undang baru KPK memiliki strategi pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.

"Penting untuk mendidik masyarakat akan bahaya dan dampak korupsi. Sehingga, KPK juga menggandeng segenap jejaring pendidikan, bukan hanya jenjang pendidikan semata," kata dia.

Wawan menjelaskan, tujuan kunjungannya beserta jajaran ke DPP PSI untuk mendorong komitmen PSI menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Harapannya, implementasi SIPP akan memelihara nilai-nilai integritas di internal partai.

Melalui SIPP, kata Wawan, KPK merekomendasikan partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politikus, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, adanya sistem kaderisasi yang berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai.

"Kenapa Parpol? Alasannya parpol sebagai pencetak pemimpin bangsa atau penentu kebijakan, pembuat undang-undang dan mewakili suara rakyat. Untuk itu bagaimana kita membentuk atau mengawal agar parpol yang ada sekarang ini menjadi parpol yang antikorupsi," kata Wawan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: