AI Buka Peluang Kerja, Indonesia Perlu Perkuat Keahlian Digital

Komdigi menekankan pentingnya penguatan SDM, keterampilan digital, dan keamanan siber.

Liputan6.com, Jakarta - Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan ekosistem digital yang tepercaya.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, Indonesia perlu berinvestasi dalam pengembangan insinyur AI, profesional keamanan siber, ilmuwan data, pembuat kebijakan, serta tenaga pendidik untuk memperkuat ekosistem digital nasional.

“Keamanan siber merupakan investasi strategis untuk pertumbuhan dan inovasi,” ujar Edwin dalam rangkaian kegiatan Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Kamis (22/10/2026).

Selain infrastruktur dan teknologi, kesiapan SDM menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital. Karena itu, pengembangan kapasitas tenaga kerja perlu dilakukan agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul seiring perkembangan teknologi.

Penguatan kapasitas tersebut juga perlu menjangkau tenaga kerja yang telah memasuki dunia profesional. Program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) dibutuhkan agar pekerja dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan industri dan berpartisipasi dalam transformasi digital.

“Transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas ketika masyarakat memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di dalamnya,” tutur Edwin.

Menurut Edwin, pengembangan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Industri berperan mengembangkan dan menerapkan solusi teknologi, sedangkan akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan pengetahuan.

Di sisi lain, masyarakat sipil turut memastikan akuntabilitas serta membawa perspektif publik ke dalam proses pengembangan teknologi.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat dan prinsip keamanan.

“Indonesia merupakan pasar yang besar bagi teknologi digital. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat perannya sebagai pencipta inovasi,” ujarnya.

Edwin menambahkan, peluang tersebut membutuhkan investasi berkelanjutan dalam penguatan kapasitas nasional, disertai kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkolaborasi.

Pilihan yang diambil saat ini akan memengaruhi kemampuan Indonesia dalam menciptakan nilai ekonomi dan sosial pada era AI.

Keamanan Siber Pengembangan AI

Selain kesiapan SDM, Edwin menyoroti pentingnya keamanan data dalam pengembangan kecerdasan buatan. Menurut dia, keamanan siber perlu diterapkan sejak awal proses pengembangan teknologi melalui prinsip safety by design.

Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan melindungi pengguna dari risiko serangan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dan mendukung pemanfaatan teknologi baru, termasuk AI dan komputasi kuantum.

Edwin menjelaskan, keamanan siber tidak cukup dipahami sebagai sabuk pengaman yang melindungi pengguna ketika terjadi insiden. Keamanan siber juga berperan sebagai sistem pengendali, peringatan, dan navigasi yang membantu organisasi mengelola aktivitas digital serta memastikan data dipindahkan dan digunakan secara aman.

“Keamanan siber bukan sekadar sabuk pengaman bagi seluruh transformasi digital. Perannya jauh lebih luas daripada itu,” tegasnya.

Kebocoran data menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi agar pemanfaatan teknologi dapat berlangsung secara aman dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, pengembangan AI harus berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan data dan keamanan siber. Organisasi yang mengadopsi teknologi baru juga perlu membangun ekosistem keamanan secara menyeluruh, bukan hanya mengandalkan langkah perlindungan setelah risiko muncul.

Edwin menegaskan, pembangunan ekosistem digital yang tepercaya memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil.

Pemerintah berperan menetapkan arah kebijakan dan membangun regulasi yang tepercaya, sementara seluruh pemangku kepentingan perlu berkontribusi untuk memastikan perkembangan teknologi berlangsung secara aman dan berkelanjutan.