ICW Desak Hakim Vonis Pinangki 20 Tahun Penjara

FOTO: Sidang Lanjutan Pinangki Sirna Malasari Simak Kesaksian Andi Irfan Jaya — Terdakwa suap dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Djoko S Tjandra, Pinangki Sirna Malasari saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/12/2020). Sidang mendengar keterangan saksi, salah satunya Andi Irfan Jaya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tuntutan empat tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap terdakwa mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terlalu ringan.

ICW pun mendesak agar hakim memvonis berat Pinangki selama 20 tahun penjara. Sidang vonis akan digelar pada hari ini, Senin (8/2/2021).

Dito Mahendra Jalani Sidang Vonis Kasus Senpi Ilegal Hari Ini, Kamis 4 April 2024

"Jika hakim sekadar mengikuti tuntutan jaksa, maka dapat dikatakan institusi kekuasaan kehakiman tidak serius dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam siaran persnya, Senin (8/2/2021).

Kurnia menambahkan, hukuman ringan bagi para koruptor tidak sekedar menihilkan efek jera, namun juga bisa berimbas terhadap turunnya kepercayaan publik.

"Hukuman ringan akan berimbas pada penurunan kepercayaan publik pada pengadilan," ucap dia.

Kurnia merinci setidaknya ada lima alasan yang mengharuskan sang mantan jaksa tersebut menerima hukuman 20 tahun penajara.

Pertama, kata dia, Pinangki adalah penegak hukum yang harusnya menangkap Djoko Tjandra yang saat itu berstatus buronan.

"Tapi sebaliknya, Pinangki justru mencari cara agar Djoko terbebas dari jerat hukum," jelas Kurnia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sidang lanjutan kasus suap Djoko Tjandra dengan terdakwa mantan jaksa Pinangki. Dalam sidang dihadirkan 5 saksi termasuk salah seorang adik Pinangki yang ikut ke Amerika. Diketahui Jaksa Pinangki ke Amerika untuk operasi Hidung.

2 dari 3 halaman

Alasan Selanjutnya

FOTO: Jaksa Pinangki Jalani Sidang Pembacaan Eksepsi — Tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait kepengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra di Mahkamah Agung, Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/9/2020). Sidang beragenda pembacaan eksepsi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Alasan kedua, lanjut Kurnia, Pinangki diduga melakukan tiga tindak pidana sekaligus yaitu terima suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang.

"Alasan ketiga layak dihukum berat, sebab Pinangki telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum dalam hal ini kejaksaan sebagai institusinya," papar dia.

Alasan keempat, lanjut dia, Pinangki berani menjajikan lobi permohonan fatwa ke Mahkamah Agung. Tindakan ini mestinya dipandang serius, sebab menciderai makna penegakan hukum itu sendiri yakni Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman.

"Terakhir, menurut ICW, Pinangki tidak kooperatif selama masa persidangan. Hal ini dibuktikan dari bantahannya yang menyebutkan tidak pernah mendapatkan sejumlah uang dari Djoko, menyusun action plan, dan memberikan 50 ribu dollar AS ke Anita Kolopaking," tandas Kurnia.

Seperti diketahui, terdakwa Pinangki Sirna Malasari, menghadapi vonis hakim pada hari ini, Senin (8/2/2021).

Mantan jaksa ini terjerat kasus dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra).

"Iya betul sidang dengan agenda putusan," ujar salah satu kuasa hukum Pinangki, ujar salah satu pengacara Pinangki, Kresna Hutauruk, saat dikonfirmasi, Jakarta.

3 dari 3 halaman