Cegah Benih Kelompok Radikal, Pemerintah Diminta Perketat Izin Ormas

Kecam Presiden Emmanuel Macron, Massa Gelar Aksi di Kawasan Sarinah — Sejumlah ormas Islam menggelar aksi kecam pernyataan Presiden Prancis di kawasan Sarinah, Jakarta, Rabu (4/11/2020). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Terorisme Al Chaidar Abdurrahman Puteh menilai pemerintah perlu memetakan mana Ormas yang intoleran dan berpotensi menyimpang dari konstitusi dan tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Chaidar pun memberikan saran lain kepada pemerintah.

"Sangat perlu (pemetaan dari pemerintah). Bahkan pemerintah harus membuat daftar organisasi teroris dan juga daftar organisasi intoleran," ujar Chaidar kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

Dia melanjutkan, bila perlu ada juga daftar organisasi fundamentalis. "Juga daftar organisasi radikal," ungkap dia.

Di samping itu, dia juga menilai pemerintah perlu memperketat perizinan sebuah organisasi untuk mengatasi Ormas intoleran. "Iya. Harus diperketat," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi menilai pemerintah sangat perlu mengevaluasi Ormas yang berbasis intoleran.

"Ini memang penting sekali, bukan hanya Ormas sebenarnya, tapi pada tataran-tataran yang sifatnya tafsir-tafsir agama, kelompok-kelompok kajian maupaun juga gerakan-gerakan tersembunyi melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga intelektual, itu memang harus lebih dicermati, lebih cermat lagi oleh pemerintah," ujar Islah Bahrawi secara terpisah.

Karena, menurut dia, banyak sekali tafsir-tafsir agama yang bersifat eksklusivisme yang mengarah pada intoleran pada akhirnya. Tafsiran yang dimaksud seperti mengharamkan musik dan menganggap semua transaksi keuangan di bank itu riba.

"Seperti ini lah yang memang harus dikikis habis oleh pemerintah apalagi yang sudah jadi lembaga, menjadi entitas seperti Ormas, ini justru memang harus ditelisik jauh lebih dalam lagi, kalau memang sudah mengarah pada intoleran, satu dua kali gerakan-gerakan intoleransi, saya kira memang pemerintah harus membekukan izinnya paling tidak, atau memberikan surat peringatan," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Puluhan orang berunjuk rasa di Tegal, Jawa Tengah (1/12) menolak keberadaan ormas FPI. Namun aksi ini terpaksa dibubarkan polisi karena ternyata tak mengantongi izin berunjuk rasa.

2 dari 2 halaman

Ingatkan Revolusi Bolshevik

Enam Organisasi Terlarang di Indonesia, JAD Tidak Sendiri — Ilustrasi ormas. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Karena, lanjut dia, pada akhirnya suatu gerakan-gerakan ideologis yang bersifat kelembagaan itu akan membahayakan. Dia pun mengingatkan sejarah revolusi bolshevik di Rusia.

Awalnya bolshevik hanya beranggotakan enam orang. Namun, kata dia, jumlah mereka menggelembung besar karena dibiarkan.

"Ini satu contoh saja, artinya memang pemerintah tidak boleh diam terhadap ormas-ormas yang melembagakan dirinya lalu kemudian menggunakan gerakan-gerakan yang katanya Amar Ma'ruf tapi dengan cara-cara yang munkar, ini memang harus diperhatikan, mau lembaga-lembaga yang bersifat keagamaan etnis atau apapun yang bersifat identitas ini paling bahaya memang harus diantisipasi," katanya.