Sukses

Mahfud Md: Dana untuk Papua Besar Sekali, tetapi Dikorupsi Elitenya di Sana

Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah pusat mengucurkan dana untuk pembangunan Papua.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah pusat mengucurkan dana untuk pembangunan Papua. Namun uang yang besar itu jarang dinikmati rakyat lantaran dikorupsi elite lokal.

"Kita pertama sudah menyiapkan Keppres yang sedang dipelajari agar pembangunan di Papua betul dirasakan rakyatnya, karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitenya di sana," sebut Mahfud di Jakarta pada Kamis (3/12/2020).

Hal ini akhirnya membuat rakyat Papua sering tak merasakan besarnya kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, menurut Mahfud, pihaknya tengah menyiapkan Keputusan Presiden untuk hal tersebut.

Dalam kasus ini, pendekatan yang diutamakan dalam membangun Papua, kata menteri yang juga pakar hukum itu ialah pendekatan kesejahteraan.

"Kita atur bagaimana caranya. Nah, dalam pendekatan kesejahteraan, dalam waktu dekat pemerintah tengah menyiapkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 yang mencakup dua hal. Satu pembesaran atau perpanjangan pemberian dana Otsus (otonomi khusus) dari dua persen menjadi 2,25 persen," paparnya.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dimekarkan

Kemudian pemekaran, dikatakan Mahfud, Papua akan dimekarkan wilayahnya supaya lebih banyak pihak yang mengurus. Sehingga diharapkan akan lebih teratur.

"Yang mengurus lebih banyak, lebih teratur, nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya itu yang nantinya mulai digarap secepatnya sesuai prosedur. Tujuan semua kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Itu sikap pemerintah, kebijakan pemerintah," ungkapnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.