PDIP Kritik Anies Gunakan Dana Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Bangun TIM dan JIS

Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tuai Protes — Pemandangan proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dipenuhi lukisan bentuk protes, Jakarta, Sabtu (29/2/2020). Kebijakan Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi TIM dinilai cacat prosedural karena tidak pernah dibicarakan dengan seniman sebelumnya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat untuk pembangunan Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Anggota fraksi PDIP Johnny Simanjuntak menilai dan PEN seharusnya digunakan sektor yang memiliki daya serap cepat.

"Kalau tujuannya adalah pemulihan ekonomi nasional, kenapa hal-hal yang misalnya 1 koma sekian triliun untuk Jakarta internasional stadion, terus untuk TIM, dan sebagainya," ucap Johnny, Jumat (23/10/2020).

Johnny berpendapat, seharusnya alokasi terbesar PEN yang didapat DKI sebagai pinjaman dari pemerintah pusat ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, selain penyerapan dana yang cepat, sektor ini akan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi Jakarta yang mengalami defisit akibat dampak pandemi Covid-19 sejak Maret.

Johnny berpandangan, jika kegiatan pembangunan JIS dan TIM ditopang dari dana pinjaman PEN, hal itu sebagai cerminan pemulusan program Gubernur Anies.

"Ini seolah dipakai untuk proyek Anies saja, JIS, TIM, dan beberapa jalan jembatan penyeberangan. Kenapa tidak untuk stimulus ke rakyat kecil, atau dialihkan untuk bansos, memberikan subsidi ke siswa miskin terutama yang tidak bisa bayar uang pangkal," tandasnya.

Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan APBD DKI Perubahan 2020 mengalami defisit. Diprediksi defisit anggaran Jakarta untuk tahun ini sebesar 31,04 persen dari semula Rp 87,9 triliun menjadi Rp 60,6 triliun.

Turunnya pendapatan Jakarta disebabkan sejumlah sektor terhenti akibat meluasnya penularan Covid-19. Pemprov DKI pun mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pencairan dana pinjaman akan dilakukan sebanyak dua kali, 2020 dan 2021.

Berdasarkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun Anggaran 2020, nilai pinjaman pertama yang akan cair sebesar Rp 3,265 triliun.

Nilai pinjaman tersebut akan diperuntukan untuk:

-Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir, senilai Rp 1,008,275,517,009

-Peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum Rp 14,911,954,000

-Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah Rp 91,675,000,000

-Peningkatan infrastruktur transportasi Rp 768,141,022,694

-Peningkatan infrastruktur pariwisata dan Kebudayaan (TIM) Rp 200 miliar

-Peningkatan infrastruktur olahraga (JIS) Rp 1,182,000,000,000

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Gubernur DKI, Anies Baswedan terbitkan Pergub 41 tahun 2020 tentang sanksi pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

2 dari 2 halaman

Anggaran Defisit karena Corona

Rencana pembukaan bioskop, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegaskan pelaku usaha bioskop harus patuhi protokol kesehatan saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (26/8/2020). (Dok Tim Komunikasi Publik Satgas COVID-19)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, perubahan DKI Jakarta tahun 2020 mengalami defisit akibat pandemi Covid-19 bahkan hingga mengalami kontraksi 46 persen.

"Jadi memang (APBD) mengalami kontraksi cukup besar sekitar 46 persen," katanya seperti dilansir dari Antara, Rabu (21/10).

Menurutnya, nilai APBD-P yang terevisi dengan nilai tersebut, sudah termasuk pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,2 triliun. Sebetulnya, DKI mengajukan dana pinjaman kepada pemerintah pusat mencapai Rp 12,5 triliun, namun dana dicairkan secara bertahap di setiap tahun sampai 2022 mendatang.

"Kami dapat pinjaman PEN, dari situ kami dalami dan tahun ini dapat Rp3,2 triliun. Itu akan dipakai untuk enam kegiatan. Nanti ada infrastruktur kebudayaan dan sejumlah proyek-proyek yang ditetapkan 2020 lalu, namun terkendala karena Covid-19. Nah itu dibiayai memakai PEN," terang politikus Gerindra itu.

Dia mencontohkan sejumlah proyek yang didanai memakai pinjaman dari pusat adalah pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), pembebasan lahan Kali Ciliwung maupun di proyek underpass dan flyover.

"Contoh Flyover di Lenteng Agung dan Tanjung Barat yang sudah 90 persen lebih berjalan, tiba-tiba terhenti. Itu dibiayai PEN juga," ujarnya.

Taufik menargetkan, pengesahan APBD-P akan digelar pada tanggal 13 November 2020 melalui rapat paripurna. Akan tetapi hingga kini, legislatif dan eksekutif masih membahas dan mendalami Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2020 di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Dana Pinjaman Pemerintah Pusat
Dana Corona
virus corona