Sukses

Hukuman Anas Urbaningrum Disunat MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango memastikan, pihaknya telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya untuk mengadili mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum atas kasus korupsinya hingga divonis 14 tahun penjara.

Pernyataan itu merespons pemotongan hukuman yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) setelah Anas Urbaningrum mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). MA menyunat vonis hukuman Anas menjadi 8 tahun penjara.

"Biar masyarakat saja yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan PK tersebut," tulis Nawawi dalam pesan singkat diterima, Kamis (30/1/2020).

Nawawi melanjutkan, KPK saat ini menanti salinan putusan PK Anas Urbaningrum dari MA. Dia berharap, salinan putusan segera diterima untuk bisa dipelajari.

"Ya diharapkan dari Mahkamah Agung sekarang ini hanyalah salinan putusan dari perkara itu ke KPK," jelas dia.

Menurut Nawawi, KPK saat ini harus menerima kenyataan bahwa hukuman terhadap Anas Urbaningrum telah dipotong MA. Sebab, menurut Nawawi, PK adalah upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan terpidana.

"PK adalah upaya hukum luar biasa, tak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan KPK," katanya menandasi.

2 dari 3 halaman

Perjalanan Vonis Anas Urbaningrum

Mahkamah Agung (MA) kembali menyunat hukuman terpidana kasus korupsi, kali ini giliran mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Anas diterima MA.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah dengan pidana denda Rp 300 juta apabila tidak diganti maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Rabu (30/9/2020).

Andi mengatakan, MA mengabulkan permohonan PK Anas pada Rabu (30/9/2020) siang. Majelis Hakim Agung PK yang menangani terdiri dari Sunarto sebagai Ketua majelis yang didampingi Andi Samsan Nganro dan Mohammad Askin (Hakim ad hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Sebelumnya, pada 24 September 2014, mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrumdivonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Anas diseret ke meja hijau terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, kasus pencucian uang, serta proyek lain.

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut mantan anggota KPU itu hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Anas.

Anas Urbaningrum kemudian mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi atau penerimaan hadiah proyek P3SON Hambalang, proyek-proyek lainnya, serta pencucian uang.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meringankan vonisnya dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Anas Urbaningrum tetap dikenakan denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Putusan itu, dijatuhkan pada 4 Februari 2015.

Anas Urbaningrum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Upaya hukum tersebut menemui kegagalan.

Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung melipatgandakan hukuman yang harus dipikul mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menjadi 14 tahun pidana penjara, denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan.

Selain menolak kasasi Anas Urbaningrum, Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung juga mengharuskannya membayar uang pengganti Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Bila uang pengganti ini dalam waktu 1 bulan tidak dilunasinya, seluruh kekayaannya akan dilelang. Dan bila masih juga belum cukup, Anas terancam penjara selama 4 tahun.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: