Sukses

Naik Turun Hubungan Nadiem Makarim dan NU karena Dana Hibah

Liputan6.com, Jakarta Sejak awal Nadiem Makarim menduduki posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di era kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, publik dibuat tak menyangka. Kementerian yang biasa dinakhodai kalangan Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama (NU) ini tiba-tiba diduduki seorang anak muda yang hanya memiliki latar belakang pebisnis.

Mantan Bos Gojek Indonesia ini di awal masa jabatannya terkesan enggan untuk membangun komunikasi dengan dua organisasi yang biasa menduduki posisi strategis di Kemendikbud.

Selama periode tersebut, peran Muhammadiyah dan juga NU yang biasanya sentral dalam kementerian yang membidangi pendidikan serta kebudayaan itupu tak terlalu terlihat.

Ditambah lagi munculnya polemik Program Organisasi Penggerak (POP) besutan Kemendikbud yang berujung pada mundurnya NU dan Muhammadiyah dalam program yang ditujukan mencari bibit inovasi yang dilakukan ormas dalam bidang pendidikan itu.

Melalui Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kasiyarno menyatakan Muhammadiyah mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Pengunduran diri ini didasarkan beberapa pertimbangan, termasuk memperhatikan perkembangan di masyarakat soal program tersebut.

"Setelah mengikuti proses seleksi POP dan memperhatikan perkembangan yang muncul di masyarakat tentang POP di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, dengan ini kami sampaikan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah mundur dari program tersebut," tegas Kasiyarno dalam keterangan tulis yang diterima Liputan6.com Rabu, 22 Juli 2020. 

Latar belakang mundurnya Muhammadiyah dilandaskan pada sejumlah alasan, salah satunya karena Kemendikbud meloloskan yayasan CSR dari dua perusahaan yang terbilang besar, yaitu Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation. Dua yayasan CSR ini masuk dalam kategori "Gajah" yang bisa mendapatkan hibah hingga Rp 20 miliar per tahunnya.

Jejak Muhammadiyah juga akhirnya diikuti oleh NU. Melalui Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (NU), NU memutuskan untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP).

Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, Arifin Junaidi menilai, program POP dinilai sarat kejanggalan. Lantaran dua hari menjelang masa penutupan POP pihaknya dimintai proposal oleh pihak Kemendikbud.

"Kami nyatakan tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, tapi kami diminta ajukan saja syarat-syarat menyusul. Tanggal 5 Maret lewat website mereka dinyatakan proposal kami ditolak," katanya saat dihubungi, Rabu (22/7/2020).

Tak berhenti sampai di situ, Kemendikbud juga meminta Arifin untuk menggunakan badan hukum sendiri bukan badan hukum NU. Di situ dia tegas menolak dan berkata, "Badan hukum kami NU."

Melihat dua ormas besar keagamaan itu seakan melemparkan serangan ke POP, disusul lagi dengan mundurnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Nadiem tak kuasa membiarkan hal itu terjadi. Akhirnya anak dari Nono Anwar Makarim, aktivis dan pengacara terkemuka ini memohon maaf kepada tiga organisai tersebut.

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Nadiem, Selasa (28/7/2020).

Nadiem juga meminta ketigannya untuk bergabung kembali ke POP.

 

 

 

2 dari 4 halaman

Lobi Ma'ruf Amin untuk Nadiem

Sebelum itu, di hari yang sama saat dia mengutarakan permohonan maafnya atas kisruh yang terjadi dalam POP, Nadiem bertandang ke rumah dinas Wakil Presiden Maruf Amin.

Anggota staf khusus Wakil Presiden, Masduki Baidlowi menuturkan kepada Liputan6.com, kedatangan Nadiem bertujuan untuk meminta Wapres sebagai jembatan komunikasi antara NU dan Muhammadiyah. Bukan tanpa alasan Nadiem memilih Maruf Amin, selain posisinya yang strategis sebagai Wakil Presiden, Maruf Amin juga seorang ulama yang disegani di kedua ormas keagamaan tersebut.

"Dia (Nadiem) minta Pak Wapres dan Pak Wapres meminta saya untuk berkomunikasi dengan kedua organisasi tersebut," ucap Masduki saat dihubungi, Senin (3/8/2020).

Masduki menjelaskan, peran Wapres mendorong komunikasi tersebut. Sehingga POP, yang dilihatnya sebagai program bagus ini bisa berjalan.

"Jadi Program POP itu sebenarnya program yang bagus, cuman salah komunikasi di awal kan," ucap dia.

"Dengan demikian diperlukan dikondisikan-lah, supaya komunikasi itu bisa berjalan kembali, walaupun sebelumnya ada missed komunikasi," sambungnya.

Tampaknya upaya lobi Wapres berhasil dalam tubuh NU. Tak membutuhkan waktu lama, NU menyatakan akan bergabung dengan POP dengan syarat Kemendikbud mematangkan konsepnya terlebih dahulu.

"LP Ma'arif NU meminta Kemendikbud mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan. LP Ma'arif NU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP," kata Arifin Junaidi dalam keterangannya, Selasa (4/8/2020).

Namun berbeda dengan Muhammadiyah, melalui Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, ormas ini tegas menolak untuk terlibat dalam POP. 

"Sesuai hasil rapat bersama PP Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang), Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP," disampaikan dia melalui akun Instagram pribadinya di @abe_mukti pada Selasa (4/8/2020).

3 dari 4 halaman

Mesra dengan NU, Dingin dengan Muhammadiyah

Sejak kunjungannya ke rumah Maruf Amin, Nadiem makin terlihat mesra menjalin komunikasi dengan NU. Mendikbud Nadiem Makarim bahkan menyanjung NU dengan menyebut peran vital NU bagi pembangunan SDM di Indonesia.

"Menurut saya tidak mungkin visi Presiden mengenai SDM unggul dan misi Merdeka Belajar tercipta tanpa partisipasi dari PBNU," jelas Mendikbud dalam Silaturahmi PBNU dan Kemendikbud dengan tema "Memperkuat Mutu Pendidikan Kita" melalui webinar di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020. 

Keharmonisan ini berlanjut saat Nadiem didatangi Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf di kantornya pada Kamis lalu, 6 Agustus 2020.

Pertemuan ini dimaksudkan guna mengurai keruwetan komunikasi antara NU dengan pimpinan di Kemendikbud itu. “Ini silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi. Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut," tuturnya. 

Menurut Katib Am PBNU ini, ia menemui Mendikbud atas persetujuan Rais Am dan Ketua Umum PBNU, untuk menyampaikan keputusan bahwa NU tetap ikut serta dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kemendikbud. Keputusan itu diambil dalam rapat di PBNU pada Selasa, 4 Agustus 2020 yang lalu, setelah ada klarifikasi dari Nadiem. 

Kemesraan ternyata masih berlanjut, setelah didatangi tokoh NU, kali ini Nadiem sengaja menemui Rais Aam PBNU, K.H. Miftahul Akhyar di Kantor PBNU, Jakarta pada Rabu siang, (12/8/2020).

"Saya bersilaturahmi dengan beliau untuk mohon doa restu dalam menghadapi tugas-tugas berat," kata Nadiem.

Dalam kesempatan itu, Nadiem mengucapkan terima kasih kepada PBNU atas kesediaannya untuk mendukung program Kemendikbud.

"Saya sangat berterima kasih atas dukungan dari PBNU dan doa restu Rais Aam, semoga Program Organisasi Penggerak (POP) dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang lebih baik lagi," kata Mendikbud.

Di waktu yang sama, Rais Aam menegaskan arahannya bahwa Nahdlatul 'Ulama harus terus bekerja sama erat dengan Kemendikbud. Ia bahkan menghukuminya sebagai "wajib" jalinan kerjasama NU dengan Kemendikbud dilangsungkan.

"Karena menyangkut masa depan anak-anak kita dan masa depan Bangsa. Maka NU wajib terus melibatkan diri dan menyertai program-program Kemendikbud, lebih-lebih lagi dalam upaya-upaya perbaikan dan pembaharuan, termasuk Program Organisasi Penggerak (POP)," tegasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: