KPK: Bupati Lombok Barat Punya 55 Aset Tanah, Banyak Tak Dilaporkan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) diduga memiliki sedikitnya 55 bidang tanah, namun sebagian besar aset tersebut belum dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan penelusuran, LHKPN milik Lalu Ahmad Zaini untuk tahun pelaporan 2026 hanya mencantumkan 24 aset berupa tanah dan bangunan.

"Ditemukan dugaan adanya sejumlah harta atau aset milik LAZ yang belum tercantum dalam LHKPN-nya, di mana diduga LAZ memiliki sekurang-kurangnya 55 bidang tanah," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Budi menegaskan setiap penyelenggara negara wajib melaporkan seluruh harta kekayaannya secara jujur dan lengkap melalui LHKPN. Menurutnya, pelaporan kekayaan merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kewajiban mengisi LHKPN secara jujur, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya merupakan prasyarat penting bagi seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala daerah dan para pemangku kepentingan lainnya, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat," katanya.

Karena itu, KPK kembali mengingatkan seluruh kepala daerah dan penyelenggara negara agar menjadikan integritas sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam melaporkan harta kekayaan.

"KPK tidak henti-hentinya mengimbau kepada kepala daerah, perangkat daerah ataupun dinas, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya agar menjadikan integritas sebagai pilar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan sehingga jabatan publik benar-benar dijalankan sebagai amanah untuk melayani rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menangkap Lalu Ahmad Zaini dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Nusa Tenggara Barat pada 20 Juli 2026. Operasi tersebut merupakan OTT ke-17 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Dalam operasi itu, KPK mengamankan 20 orang di Nusa Tenggara Barat dan Jakarta. Delapan di antaranya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Sehari kemudian, KPK menetapkan Lalu Ahmad Zaini dan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda), Sudirman, sebagai tersangka dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

KPK juga menetapkan keduanya bersama Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (MSI), Alvonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.