Ketua MPR: Marak Pelanggaran PSBB Jangan Jadi Preseden di Era New Normal

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi pembicara kunci dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan Posbakum Golkar di Jakarta, Selasa (12/11/2019). Diskusi tersebut membahas mengangkat tema 'Golkar Mencari Nakhoda Baru'. (Liputan6.co/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan maraknya pelanggaran protokol kesehatan pada periode PSBB jangan sampai menjadi preseden pada era penerapan pola hidup baru atau new normal.

Menurut dia, tidak boleh lagi ada pembiaran atas pelanggaran protokol kesehatan, karena risikonya sangat besar dan merugikan jutaan orang.

7 Respons Mulai Umat Hindu, Menteri, hingga Ketua MPR soal Rencana KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama

"Saya prihatin dengan besarnya laju pertambahan jumlah pasien Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Laju peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan itu terjadi karena pembiaran atas Ketidakpatuhan sekelompok warga pada protokol kesehatan," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet, Minggu (14/6/2020).

Dia menegaskan data dan kecenderungan pertambahan pasien Covid-19, menjadi bukti belum efektifnya peran aparatur pemerintah daerah mengawasi dan mengendalikan kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan sepanjang periode penerapan PSBB. Ketidakpatuhan pada protokol kesehatan terlihat nyata sejak sebelum hari raya, terutama di banyak pasar tradisional maupun di gerbong kereta rel listrik.

"Kerumunan penjual-pembeli di pasar tradisional dan kepadatan penumpang di gerbong KRL rentan penyebaran Covid-19. Data Tim Komunikasi Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional reaktif covid-19," ungkap Bamsoet.

Politisi Golkar ini menyebut, ketidakpedulian warga pada protokol kesehatan sepanjang periode PSBB bisa menjadi preseden buruk pada era penerapan pola hidup baru. Ketentuan PSBB yang ketat saja tidak dipatuhi, apalagi terhadap ketentuan pola hidup baru dengan sejumlah pelonggaran.

"Karena itu, sebelum dan selama penerapan pola hidup baru, saya mengingatkan aparatur semua pemerintah daerah untuk makin peduli dan tegas dalam mengendalikan pergerakan atau mobilitas warga di ruang publik. Tidak boleh lagi ada pembiaran atas pelanggaran protokol kesehatan, karena risikonya sangat besar," tukasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur DKI Anies Baswedan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menyatakan Jakarta memasuki masa transisi new normal di tengah pandemi Covid-19. Lewat keputusan ini, Jakarta akan memulai tahap pertama masa baru dengan tetap memp...

2 dari 2 halaman

Ambil Pelajaran dari Beijing

Dia pun mencontohkan Kota Beijing di Tiongkok harus kembali di-lockdown karena adanya klaster baru Covid-19 di kota itu. Belajar dari pengalaman buruk Beijing, semua elemen masyarakat harus menyukseskan era pola hidup baru. Sebab, jika pola hidup baru gagal, dan hanya menghadirkan klaster baru Covid-19, bukan tidak mungkin PSBB harus diberlakukan lagi.

"Klaster baru Covid-19 muncul karena ulah segelintir orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ketika klaster baru Covid-19 itu harus direpons dengan PSBB lagi, ada jutaan warga yang dirugikan. Mari kita belajar dari akibat maraknya pelangaraan protokol kesehatan sebelum hari raya. Dalam beberapa hari terakhir, laju peningkatan jumlah pasien cukup signifikan. Kecenderungan seperti itu tidak boleh terjadi pada periode penerapan pola hidup baru,’’ pungkasnya.