Golkar Usul Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Tatap Muka Saat New Normal

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR dari Partai Golkar, Yahya Zaini mengusulkan program kartu prakerja mengakomodasi sistem kerja tatap muka dalam pelatihannya. Hal ini seiring pemerintah yang akan menerapkan New Normal di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, pelatihan tatap muka mempunyai komposisi kurikulum 30 persen teori dan 70 persen praktik. Sehingga sangat tepat untuk memberikan bekal keterampilan bagi pekerja yang dirumahkan, terkena PHK atau pelaku UMKM yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Program Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka Hari ini, Buruan Daftar!

"Dalam praktik selama ini, pelatihan tatap muka membutuhkan alokasi waktu rata-rata 2 minggu dengan jumlah peserta yang terbatas 16 orang setiap angkatan, sehingga sangat efektif," jelas Yahya kepada wartawan, Rabu (3/6/2020).

Namun, politisi senior Golkar tersebut mengingatkan, yang perlu dirancang ulang adalah biaya pelatihannya. Besaran biaya pelatihan tatap muka berkisar Rp 4 juta per orang. Sedangkan untuk insentif dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu perbulan selama 3 bulan.

"Dengan demikian, jumlah peserta yang dapat dijangkau juga akan mengalami koreksi menjadi sekitar 4 juta orang," jelas Yahya.

Dengan pelatihan tatap muka akan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berjumlah sekitar 305 dan tersebar di seluruh Indonesia. Dimana 21 BLK milik pusat dan 284 milik pemda dengan daya tampung sebanyak 275.000 orang. Tentu harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Hadapi wabah virus corona, Preiden Joko Widodo putuskan tingkatkan anggaran sosial untuk masyarakat. Sebanyak 110 triliun rupiah akan ditambahkan untuk berbagai program jaring pengaman sosial, mulai dari kartu sembako, kartu prakerja, hingga pembeba...

2 dari 2 halaman

Jawab Kritik Masyarakat

Yahya yakin dengan mengembalikan ke desain pelatihan tatap muka atau offline akan meredam kritik masyarakat terhadap pelaksanaan Program Prakerja yang selama ini dilaksanakan secara online.

Tetapi, kata dia, dalam masa transisi sekarang ini dapat diterapkan pola mix atau gabungan pelatihan online dan offline.

"Pelatihan online tetap diperlukan terutama untuk jenis-jenis pelatihan yang tidak tersedia di BLK-BLK. Pelatihan online juga lebih diminati oleh peserta milenial. Sehingga akan terjadi pembagian peran yang sinergis antara pelatihan online dan offline," terang dia.

Dia juga berharap, penerapan pelatihan offline hendaknya jadi momentum untuk percepatan pemberdayaan BLK yang sudah dicanangkan oleh Kemenaker.

“Yang lebih penting, peserta akan mendapatkan keterampilan yang benar-benar dapat diterapkan untuk usaha mandiri selama Covid-19 belum hilang tuntas,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VIII tersebut