Cegah PHK Besar-besaran, Misbakhun Minta Jokowi Siapkan Dana Talangan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhunmengusulkan agar pemerintahan Presiden Jokowi segera mengambil kebijakan konkret demi melindungi kegiatan perekonomian dari imbas pandemi virus corona (COVID-19).

Kali ini, legislator Partai Golkar itu meminta pemerntah menyediakan  semacam bail-out bagi industri pariwisata nasional. "Saran saya, harus ada bail-out oleh negara di sektor pariwisata sebagai insentif. Misalnya 25-35 persen okupansi hotel dibeli oleh negara selama tiga bulan," kata Misbakhun, Senin (23/3/2020).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II Jawa Timur itu menuturkan, sektor pariwisata merupakan tumpuan masa depan ekonomi domestik Indonesia. Menurutnya, pariwisata adalah titik utama terbangunnya industri kecil ekonomi kreatif lokal.

Namun, kini pariwisata lesu akibat persebaran COVID-19. “Wabah corona saat ini telah secara nyata menghantam sektor pariwisata yang sudah established (mapan) sekalipun seperti di Bali, maka pemerintah harus turun tangan menyelamatkannya,” ujarnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menambahkan, jika sektor pariwisata yang baru berkembang diterpa pelemahan ekonomi akibat COVID-19, investasi bidang turisme pun akan mandek. Sebab, bisa jadi investor pariwisata menahan dananya atau bahkan hengkang.

"Jika itu sampai terjadi, untuk recovery dan bangkit butuh waktu lama. Recovery yang terlalu lama membuat para investor ragu untuk comeback," ulas Misbakhun.

Oleh karena itu Misbakhun mendorong pemerintah melakukan bail-out. Paling tidak dana bail-out itu bisa dimanfaatkan untuk gaji sekaligus jaring pengaman dalam rangka mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel.

"Pemerintah harus turun tangan menyelamatkannya. Tujuan  bailout sektor pariwisata adalah menolong industri untuk membayar kebutuhan dasar mereka saja, yaitu bayar karyawan," ujar politikus yang dikenal getol mendukung kebijakan Presiden Jokowi itu.

Misbakhun mengatakan bahwa pola itu pernah dilakukan Pemerintah AS saat menghadapi krisis ekonomi akibat subprime mortgage pada 2008-2009. Saat itu, pemerintah AS mengeluarkan dana USD 1,2 triliun untuk semua sektor industri.

Kala itu, pemerintahan Presiden George W Bush menalangi perusahaan-perusahaan otomotif AS seperti Ford, General Motor dan Chrysler. Saat itu, siapa saja konsumen yang membeli mobil listrik dan hybrid juga disubsidi secara langsung.

"Jadi industri otomotif jalan dan tidak ada PHK, sehingga kelas pekerja di AS tetap memiliki pekerjaan dan mempunyai daya beli yang cukup,” katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: