Pengamat: Omnibus Law Jawaban atas Krisis Ekonomi Pasca Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS) Alfarisi Thalib, menilai pandemik virus corona (COVID-19) mempengaruhi perekonomian. Tidak hanya di Indonesia, namun juga negara-negara lainnya.

"Pandemi ini mengancam pertumbuhan ekonomi negara, dan memicu munculnya krisis-krisis baru, yang tidak hanya krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi dan pangan,” kata Alfarisi, Selasa (7/4/2020).

Alfarisi mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah yang tidak mengambil kebijakan Lockdown. Menurutnya, langkah pemerintah sudah tepat karena menjadi solusi antisipatif terjadinya krisis yang lebih besar.

"Pemerintah harus memberikan dukungan stimulus kebijakan fiskal yang nyata dan ril, terutama kepada Rumah Tangga dan UMKM, melalui pemberian insentif dan Bantuan Langsung Tunai sehingga walaupun sektor ini mengalami lockdown, namun dengan stimulus tersebut tidak sampai dikarantina,” jelasnya.

Pada sisi yang lain, Alfarisi mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) karena dinilai dapat menjadi strategi dalam proses pemulihan pasca-pandemi.

"Omnibus Law UU Cipta Kerja menemukan relevansinya untuk segera disahkan dan diterapkan dalam menghadapi kondisi krisis baru akibat pandemi COVID-19,” ujar Alfarisi.

Dia beralasan dalam UU tersebut, salah satu muatan utamanya adalah kemudahan berusaha atau Investasi dan penyederhanaan perizinan. "Kedua hal ini mendesak dilakukan dalam situasi kritis seperti saat ini,” tutupnya.