HEADLINE: Covid-19 Pandemi Global, Bagaimana Protap dan Koordinasi Pusat-Daerah di Indonesia?

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengamini pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak semua informasi terkait Covid-19 harus dipublikasikan. Ada batasan-batasan mana yang harus diketahui masyarakat dan mana yang tidak.

Hal yang tidak perlu diungkap ke publik yakni mengenai identitas lengkap pasien Covid-19. Sementara kebijakan, kesiapan, fasilitas, serta apa yang telah dilakukan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona ini harus diketahui oleh publik. Termasuk perkembangan penanganan dan kasus yang muncul.

Namun Hermawan menyoroti protokol komunikasi pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona. Menurut dia, protokol komunikasi Indonesia masih lemah karena tidak diatur secara rinci. Akibatnya, pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering tumpang tindih, bahkan menimbulkan misinformasi.

"Tidak ada siapa berperan apa. Bagaimana peranan pemerintah kabupaten, peranan pemerintah provinsi, peranan pihak kepolisian dan TNI. Itu tidak diatur secara rinci di dalam protokol informasi. Sehingga sekarang ini kelihatannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak parsial. Gubernur Jawa Barat bergerak sendiri, Gubernur DKI bergerak sendiri, Gubernur Banten juga," ujar Hermawan kepada Liputan6.com, Jumat (13/3/2020).

Hermawan mengaku, mendengar informasi bahwa pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dijadikan sebagai payung hukum penanganan Covid-19 di Indonesia. Dia berharap, penyusunan draf tersebut segera rampung dan dapat menjadi payung hukum yang komprehensif bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

"Kita harus ingat, jangan sampai mengulang kejadian di Italia, di Iran, karena tidak sigap meminimalisasi sejak awal. Peran serta masyarakat dan stakeholder yang lain ini harus dilibatkan betul. Jangan sampai pemerintah hanya pintar sendiri," katanya.

IAKMI mengusulkan agar pemerintah melakukan pendekatan Community-Based Health and First Aid (CBHFA) dalam menangani Covid-19, yakni dengan mengaktifan seluruh komponen di masyarakat secara kolektif untuk aware atau sadar terhadap pandemi ini.

"Jadi yang namanya RT, RW, lurah, dan juga kelompok kesehatan yang ada di masyarakat betul-betul melakukan screening, menjaga lingkungan, kalau ada indikasi individu atau masyarakat yang bergejala corona segera koordinasikan pihak kesehatan sebelum sampai memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Ini yang namanya early detection. Ini sangat meminimalisir tidak hanya Covid-19, tapi juga bisa berdampak baik terhadap penanggulangan malaria, DBD, dan lain-lain penyakit menular di masyarakat," ucap Hermawan menjelaskan.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie Ling Piao. Dia melihat, pemerintah pusat dan daerah belum akur dalam menangani pandemi Covid-19.

"Bahkan ada menteri yang justru mengkritik pemerintah daerah, pemerintah daerah juga tidak percaya pada pemerintah pusat, ini yang mengkhawatirkan, masing-masing jalan sendiri-sendiri," kata Alvin kepada Liputan6.com, Jumat (13/3/2020).

Dia mengakui, belum ada aduan dari masyarakat soal buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia. Namun Ombudsman secara aktif memantau perkembangan di media massa dan media sosial serta terjun ke daerah-daerah untuk memastikan penanganan Covid-19 berjalan baik.

"Pemerintah pusat dan daerah masih banyak yang belum nyambung, masih jalan sendiri-sendiri, termasuk juga anggaran sudah cair atau belum. Percuma membuat protap kalau anggaran belum cair. Alat kerja misalnya, APD (alat pelindung diri) untuk pekerja medis, itu alatnya ada tapi didistribusikannya ke daerah atau tidak. Jangan nanti daerah yang harus minta dulu dengan birokrasi yang panjang," ucap Alvin.

Ombudsman melihat, pendistribusian APD pekerja medis ke daerah-daerah belum merata dan masih lambat. Dia berharap, kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa didistribusikan ke seluruh daerah secara cepat.

"Ini kan tidak bisa dilakukan dengan birokrasi biasa, harus dengan birokrasi kondisi darurat, harus proaktif dan dipastikan APD tersampaikan tanpa daerah meminta. Jangan menunggu sudah kalang kabut baru dikirim," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte memandang, penanganan Covid-19 perlu dilakukan dengan pola pikir (mindset) kesehatan masyarakat. Bukan malah mindset keamanan.

Sebab, pola pikir yang digunakan akan memengaruhi cara kerja pemerintah. Salah satunya memengaruhi pola komunikasi yang dibangun pemerintah dengan masyarakat.

"Isu ini mungkin bukan isu keamanan, tapi isi kesehatan publik. Kalau mindset kita ini keamanan, maka mungkin instingnya adalah tidak melakukan transparansi, karena takut masyarakat panik," kata Philip dalam sebuah bertajuk 'Bersatu Melawan Corona', Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Sebaliknya, jika berorientasi pada kesehatan masyarakat, maka komunikasi pemerintah dan masyarakat akan berlangsung secara terbuka. "Dalam kasus semacam public health, pandemi dan lainnya, justru yang harus dilakukan adalah keterbukaan," jelas dia.

Indonesia, lanjut dia, sudah seharusnya selalu menyiapkan diri terhadap berbagai macam ancaman, seperti wabah dan bencana. Mengingat Indonesia merupakan negara yang rentan. "Indonesia ini negara yang paling rawan bencara. Segala macam bencana terjadi di Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, jika menilik tren global, maka terlihat bahwa jarak antara satu wabah dengan wabah lain jadi semakin dekat. Hal ini juga harus diwaspadai.

"Misalnya wabah flu dulu yang paling besar, tahun 1918 yang mati 20 juta orang di Eropa, karena belum ketemu obatnya. Kalau kita lihat sekarang, makin rapat. Ada beberapa SARS, ada MERS, jaraknya dekat-dekat. Karena itu menurut saya mindset-nya bukan panik, tapi mindset kesiapan," kata Philips.

"Yang bisa didorong, bagaimana kesiapan ini ukurannya macam-macam. Kalau di Jakarta, di RS Persahabatan protokol sudah jelas ada di episentrum ibu kota. Tetapi mungkin di daerah, kita enggak tahu. Sementara karena ini pandemi, itu sudah tidak hanya di Jakarta," imbuhnya.

Desentralisasi penanganan Covid-19 pun harus dilakukan. Pemerintah pusat, tegas dia, tidak akan mampu jika harus bekerja sendiri dalam menangani Covid-19.

"Kesiapan itu harus terdesentralisasi. Misalnya yang kemarin banyak diributkan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita punya UU yang menyatakan ada wewenang tertentu dari Kepala Daerah dan juga di daerah ada dinas kesehatan, BPBD yang semua harus diikutsertakan," tandasnya.

Pemerintah mengumumkan penambahan jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 35 orang pada Jumat (13/3/2020). Dengan begitu, total secara keseluruhan, ada 69 kasus positif virus corona di Indonesia sejak diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu.

Dari angka tersebut, lima pasien Covid-19 dinyatakan telah sembuh. Sementara empat pasien positif corona meninggal dunia.

Berikut rinciannya:

1. Kasus Nomor 1: perempuan, 31 tahun, sembuh.

2. Kasus Nomor 2: perempuan, 64 tahun. Dalam proses tes ulang setelah perawatan.

3. Kasus Nomor 3: 33 tahun, influenza, sembuh.

4. Kasus Nomor 4: 34 tahun, influenza.

5. Kasus Nomor 5: 55 tahun, kondisi stabil, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek.

6. Kasus Nomor 6: ABK Diamond Princess, 36 tahun, sembuh.

7. Kasus Nomor 7: perempuan, 59 tahun, kondisi stabil.

8. Kasus Nomor 8: laki-laki, 56 tahun, sudah bisa napas spontan setelah sebelumnya menggunakan ventilator.

9. Kasus Nomor 9: perempuan, 55 tahun, kondisi sakit ringan-sedang.

10. Kasus Nomor 10: laki-laki, 29 tahun, tunggu hasil tes kedua. Hasil tes pertama negatif.

11. Kasus Nomor 11: perempuan, 54 tahun, kondisi: stabil.

12. Kasus Nomor 12: laki-laki, 31 tahun, kondisi sakit ringan-sedang.

13. Kasus Nomor 13: perempuan, 16 tahun.

14. Kasus Nomor 14: laki-laki, 50 tahun, imported case, sembuh.

15. Kasus Nomor 15: perempuan, 43 tahun, imported case.

16. Kasus Nomor 16: perempuan, 17 tahun, imported case.

17. Kasus Nomor 17: laki-laki, 56 tahun, imported case.

18. Kasus Nomor 18: laki-laki, 55 tahun, imported case.

19. Kasus Nomor 19: laki-laki, 40 tahun, imported case, sembuh.

20. Kasus Nomor 20: perempuan, 70 tahun, subklaster Jakarta.

21. Kasus Nomor 21: perempuan, 47 tahun, subklaster Jakarta.

22. Kasus Nomor 22: perempuan, 36 tahun, imported case.

23. Kasus Nomor 23: perempuan, 73 tahun, menggunakan ventilator, kondisi stabil, imported case.

24. Kasus Nomor 24: laki-laki, 46 tahun, imported case.

25. Kasus Nomor 25: perempuan, 53 tahun, meninggal dunia, WNA, imported case.

26. Kasus Nomor 26: laki-laki, 46 tahun, kondisi stabil, WNA, imported case.

27. Kasus Nomor 27: laki-laki, 33 tahun, kondisi stabil, subklaster Jakarta.

28. Pasien Nomor 28: laki-laki, 37 tahun, sakit ringan sedang, imported case.

29. Pasien Nomor 29: laki-laki 51 tahun, sakit sedang, tidak sesak, imported case.

30. Pasien Nomor 30: laki-laki, 84 tahun, sakit sedang, imported case.

31. Pasien Kasus Nomor 31: perempuan, 48 tahun, sakit ringan sedang, imported case.

32. Kasus Nomor 32: laki-laki, 45 tahun, kondisi sakit ringan sedang, imported case.

33. Kasus Nomor 33: laki-laki, 29 tahun, sakit ringan sedang, imported case.

34. Kasus Nomor 34: laki-laki, 42 tahun, sakit ringan sedang imported case.

35. Kasus Nomor 35: perempuan, 57 tahun, meninggal dunia, masuk ke RS sudah dalam kondisi menggunakan ventilator.

36. Kasus Nomor 36: perempuan, 37 tahun, meninggal dunia, masuk rumah sakit sudah dalam kondisi menggunakan ventilator.

37. Kasus Nomor 37: laki-laki, 43 tahun, kondisi sakit ringan sedang.

38. Kasus Nomor 38: perempuan, 80 tahun, kondisi sakit sedang berat, stabil tidak menggunakan ventilator.

39. Kasus Nomor 39: laki-laki, 54 tahun, kondisi sakit ringan sedang.

40. Kasus Nomor 40: perempuan, 46 tahun, kondisi nampak sakit ringan sedang.

41. Kasus Nomor 41: laki-laki, 40 tahun, sakit ringan sedang.

42. Kasus Nomor 42: laki-laki, 66 tahun, kondisi sakit ringan sedang.

43. Kasus Nomor 43: laki-laki, 34 tahun, kondisi sakit ringan sedang.

44. Kasus Nomor 44: laki-laki, 57 tahun, kondisi sakit ringan sedang.

45. Kasus Nomor 45: perempuan, 29 tahun, sakit ringan sedang.

46. Kasus Nomor 46: laki-laki, 30 tahun, kondisi sakit ringan sedang.

47. Kasus Nomor 47: laki-laki, 61 tahun, kondisi sakit ringan sedang.

48. Kasus Nomor 48: laki-laki, 35 tahun, kondisi sakit ringan sedang.

49. Kasus Nomor 49: laki-laki, 3 tahun, sakit ringan sedang.

50. Kasus Nomor 50: laki-laki, 59 tahun, meninggal dunia.

51. Kasus Nomor 51: laki-laki, 60 tahun, nampak sakit sedang.

52. Kasus Nomor 52: perempuan, 59 tahun, nampak sakit ringan sedang.

53. Kasus Nomor 53: perempuan, 24 tahun, nampak sakit ringan sedang.

54. Kasus Nomor 54: laki-laki, 2 tahun, nampak sakit sedang.

55. Kasus Nomor 55: perempuan, 26 tahun, nampak sakit ringan sedang.

56. Kasus Nomor 56: laki-laki, 58 tahun, nampak sakit ringan sedang.

57. Kasus Nomor 57: perempuan, 27 tahun, nampak sakit ringan sedang.

58. Kasus Nomor 58: laki-laki, 51 tahun, nampak sakit ringan sedang.

59. Kasus Nomor 59: laki-laki, 63 tahun, nampak sakit ringan sedang.

60. Kasus Nomor 60: perempuan, 25 tahun, nampak sakit ringan sedang.

61. Kasus Nomor 61: perempuan, 58 tahun, nampak sakit sedang.

62. Kasus Nomor 62: laki-laki, 51 tahun, nampak sakit ringan sedang.

63. Kasus Nomor 63: laki-laki, 34 tahun, nampak sakit ringan sedang.

64. Kasus Nomor 64: perempuan, 49 tahun, nampak sakit ringan sedang.

65. Kasus Nomor 65: laki-laki, 48 tahun, nampak sakit ringan sedang.

66. Kasus Nomor 66: laki-laki, 73 tahun, nampak sakit ringan sedang.

67. Kasus Nomor 67: perempuan, 25 tahun, nampak sakit ringan sedang.

68. Kasus Nomor 68: perempuan, 38 tahun, nampak sakit ringan sedang.

69. Kasus Nomor 69: perempuan, 80 tahun, nampak sakit sedang.